ruminews.id, Bima – Kasus hilangnya Kevin di kawasan Gunung Sangiang pada awalnya dipahami publik sebagai peristiwa orang hilang biasa. Informasi yang beredar saat itu menyebutkan Kevin diduga tersesat atau mengalami kecelakaan saat berada di kawasan gunung. Namun seiring berjalannya waktu, alur kasus ini justru berkembang ke arah yang semakin serius dan mengkhawatirkan. Di tengah pencarian yang tidak kunjung memberikan kejelasan, muncul informasi bahwa Kevin diduga telah meninggal dunia dan bahkan dikubur di kawasan Gunung Sangiang. Perkembangan ini menimbulkan keguncangan psikologis di tengah masyarakat sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Hukum (IMPERIUM) DPC Bima menilai bahwa perubahan serius dalam alur kasus tersebut tidak diiringi dengan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Bima Kota. Hingga saat ini, publik belum mendapatkan penjelasan resmi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perkembangan faktual kasus Kevin. Ketiadaan informasi inilah yang kemudian menciptakan ruang kosong di ruang publik.
Ruang kosong informasi tersebut lambat laun dipenuhi oleh spekulasi yang tidak mendasar, terutama di media sosial Facebook. Berbagai narasi berkembang tanpa kontrol, saling bertentangan, dan membentuk opini publik yang liar karena tidak adanya satu sumber resmi yang menjelaskan duduk perkara secara transparan. IMPERIUM menegaskan bahwa kegaduhan di media sosial bukanlah akar persoalan, melainkan akibat langsung dari tidak hadirnya komunikasi publik yang terbuka dari aparat penegak hukum.
Ketua Umum IMPERIUM DPC Bima menyampaikan bahwa dalam negara hukum, masyarakat tidak boleh dibiarkan menebak-nebak kebenaran atas kasus yang menyangkut hilangnya nyawa manusia. Transparansi adalah prinsip dasar penegakan hukum. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, pernah menegaskan bahwa tanpa keterbukaan, hukum akan kehilangan legitimasi di mata rakyat. Pernyataan ini menjadi relevan ketika publik hari ini justru memperoleh informasi dari rumor dan spekulasi, bukan dari penjelasan resmi aparat.
IMPERIUM juga menyoroti beredarnya informasi bahwa sempat direncanakan press release oleh Kapolres Bima Kota dengan mengundang media, namun kemudian dibatalkan tanpa penjelasan terbuka. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa penanganan kasus Kevin berjalan dalam ruang tertutup dan sulit diawasi. Padahal, dalam perkara yang menyita perhatian publik, keterbukaan informasi justru dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah prasangka yang lebih luas.
IMPERIUM DPC Bima menegaskan bahwa desakan transparansi ini bukanlah bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan bagian dari kontrol publik agar penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel. Aparat penegak hukum berkewajiban menyampaikan perkembangan faktual kasus secara terbuka, sejauh tidak mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan.
Oleh karena itu, IMPERIUM DPC Bima mendesak Kapolres Bima Kota untuk segera memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait penanganan kasus Kevin, agar spekulasi yang tidak berdasar di media sosial dapat dihentikan oleh kebenaran yang disampaikan secara terbuka. Kejelasan informasi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kasus hilangnya Kevin tidak berakhir dalam ketidakpastian.
IMPERIUM DPC Bima menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran terungkap secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
