Kelangkaan Beras Medium di Makassar Diduga Akibat Isu Beras Oplosan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Persoalan

ruminews.id – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur menyoroti kinerja Bulog terkait isu beras oplosan. Mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup masyarakat.

Kini, HMI Makassar Timur kembali menyoroti kelangkaan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. Melalui Kabid PTKP HMI Makassar Timur, Aidil, mereka menduga kelangkaan ini merupakan dampak dari isu beras oplosan yang sempat viral sebelumnya.

“Kami sempat mendengar ada riak-riak di kalangan warga bahwa adanya indikasi kelangkaan beras medium di pasaran. Hal ini kami duga merupakan akibat dari isu beras oplosan yang sempat viral kemarin,” ujar Aidil.

Aidil menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi terkait informasi tersebut. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. “Itupun beras premium dibatasi Setiap customer hanya bisa membeli maksimal dua karung, bahkan ada yang hanya membolehkan satu karung saja,” jelasnya.

Situasi ini dinilai membingungkan, mengingat pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa pasokan beras di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Menurut HMI Makassar Timur, ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan.

“Ada ketidaksinkronan antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengundang kecurigaan kita semua bahwa ada monopoli pasokan beras oleh pemerintah sehingga ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di masyarakat,” lanjut Aidil.

HMI Makassar Timur menilai ketidakselarasan data ini mengindikasikan manipulasi pasokan beras oleh pemerintah. Jika hal ini benar, maka dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian.

“Kami berharap pemerintah terkait, terutama pihak Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian tidak main-main dalam menangani isu-isu yang menyoal beras ini, jangan sampai persoalan mengenai hal tersebut semakin meluas,” tutupnya.

Scroll to Top