Ruminews.id, Bone — Langkah Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati yang turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta membentuk Tim Pengawas SPBU melibatkan unsur TNI, Polri, dan BIN sejak 19 Agustus 2026 lalu patut diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar awal dalam merespons krisis Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendati demikian, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Cabang Bone menilai kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan.
Fakta empiris yang dihadapi masyarakat setiap hari menunjukkan realitas yang bertolak belakang dari harapan penertiban tersebut. Hingga detik ini, pemandangan antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat masih memular di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Bone. Ketersediaan BBM jenis Pertalite menguap dan habis hanya dalam hitungan jam, sementara di tingkat eceran, masyarakat dihadapkan pada kelangkaan akut yang memicu lonjakan harga Pertamax hingga menyentuh angka fantastis Rp20.000 per liter.
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan SEMMI Cabang Bone, Ikbal, menegaskan bahwa kehadiran aparat penegak hukum dan pengawas di area SPBU sejauh ini baru sebatas menertibkan keteraturan barisan fisik kendaraan, namun belum menyentuh jantung dari persoalan kelangkaan BBM itu sendiri.
“Kami mengapresiasi dan menghargai komitmen Bupati Bone beserta seluruh jajaran Tim Pengawas Gabungan dari unsur TNI, Polri, hingga BIN yang telah bersiaga di lapangan sejak tanggal 19 Agustus lalu. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap realita objektif: antrean warga masih mengular berjam-jam dan Pertalite tetap menjadi barang langka. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan pengawasan yang dilakukan saat ini baru menyentuh permukaan. Menjaga ketertiban di area pompa SPBU saja tidak akan pernah cukup jika alokasi kuota dari hulu (Pertamina) memang kurang, atau jika terjadi kebocoran pasokan pada alur distribusi sebelum BBM sampai ke tangan rakyat,” tegas Ikbal dalam keterangan resminya, Sabtu (29/8).
- Lebih lanjut, SEMMI Cabang Bone menyoroti dampak domino dari krisis energi ini terhadap roda perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Bone. Berkurangnya akses terhadap BBM bersubsidi telah melumpuhkan efisiensi kerja para petani, nelayan, pengemudi transportasi umum, serta pelaku UMKM. Produktivitas warga merosot tajam karena sebagian besar waktu produktif habis terbuang hanya untuk mengantre di SPBU. Di sisi lain, harga BBM eceran yang melambung jauh di atas Batas Eceran Tertinggi (HET) secara langsung menggerus daya beli dan memperparah beban ekonomi rumah tangga masyarakat kecil.
Melihat kondisi yang berlarut-larut tanpa kepastian penormalan pasokan ini, SEMMI Cabang Bone melayangkan 4 poin desakan kritis dan taktis:
1. Buka Transparansi Data Kuota & Pasokan Harian: Mendesak Pemkab Bone, Pertamina Patra Niaga, dan Tim Pengawas untuk membuka data realisasi kuota serta volume BBM harian yang masuk ke setiap SPBU di Kabupaten Bone secara transparan kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti apakah krisis ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi kuota dari pusat atau akibat tata kelola distribusi lokal yang bermasalah.
2. Audit & Evaluasi Total Rantai Distribusi: Mendorong Tim Pengawas Gabungan untuk memperluas jangkauan tugasnya, tidak hanya bersiaga secara pasif di lokasi SPBU, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap alur rantai pasok serta membongkar dugaan praktik spekulasi, penimbunan, maupun pelangsiran ilegal yang menyedot hak BBM bersubsidi milik warga.
3. Langkah Konkret Penstabilan Harga Eceran: Menuntut Satgas Migas dan instansi terkait untuk mengambil tindakan hukum tegas terhadap oknum-oknum spekulan yang memanfaatkan situasi kelangkaan ini untuk mematok harga BBM di tingkat eceran secara tidak wajar dan merugikan masyarakat.
4. Jaminan Kepastian Pasokan Bagi Sektor Produktif: Meminta Pemkab Bone memastikan adanya kemudahan dan prioritas akses BBM bagi sektor-sektor vital seperti petani dan nelayan agar kegiatan produksi pangan daerah tidak berhenti total akibat krisis BBM.
SEMMI Cabang Bone menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini secara konsisten sampai terjadi penormalan distribusi BBM secara berkeadilan, demi memastikan hak-hak dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Bone terjamin dengan layak.
