ruminews.id, POLEWALI MANDAR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) mengkritik keras durasi pembahasan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2027 oleh Komisi-Komisi DPRD Polman. Pembahasan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 27–29 Juli 2026, dinilai terlalu terburu-buru dan jauh dari asas rasionalitas.
Pengurus HMI Cabang Polman, Iqbal, menegaskan bahwa alokasi waktu tersebut sangat tidak masuk akal mengingat setiap komisi membawahi banyak mitra OPD teknis. Menurutnya, mustahil membedah Renja setiap OPD dalam waktu yang rata-rata hanya satu jam, sebab forum tersebut bukan sekadar inventarisasi program, melainkan pembuktian target output, capaian indikator, hingga dampak riilnya bagi masyarakat. Menuntaskan belasan leading sector dalam kurun waktu tiga hari dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak rasional.
Ketergesa-gesaan ini berisiko mereduksi rapat koordinasi menjadi sekadar agenda seremonial belaka yang otomatis memperlemah fungsi pengawasan anggaran legislatif. DPRD kabupaten seharusnya serius mencermati alokasi anggaran agar benar-benar berpihak pada kebutuhan prioritas rakyat, yang mustahil terwujud jika ruang kritiknya dipersempit.
Secara teknis, pembahasan Renja harus dilakukan secara mendalam untuk memastikan setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas, anggaran yang rasional, serta target output dan outcome yang terukur agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan analisis kelembagaan, satu komisi idealnya membutuhkan waktu minimal 5 hingga 7 hari untuk membedah rencana kerja. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepadatan jadwal karena satu komisi harus melayani 4 hingga 6 dinas teknis secara bergantian.
Pembahasan yang dipaksakan rampung dalam tiga hari di kantor DPRD Polman ini dikhawatirkan membuat pendalaman substansi program menjadi minim. Dewan tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk membedah Indikator Kinerja Utama (IKU), mengevaluasi pagu anggaran yang kompleks, serta menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan dengan rencana strategis daerah.
Oleh karena itu, HMI Polman mengeluarkan desakan kuat agar proses penyusunan kebijakan daerah ini tidak berjalan di ruang hampa yang tertutup dari pandangan publik. HMI mendesak DPRD Polman untuk membuka transparansi dengan melibatkan masyarakat secara luas serta elemen Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus Polman. Perencanaan daerah harus berjalan partisipatif dan akuntabel, bukan sekadar ketok palu di balik pintu rapat.
Mengakhiri pernyataan, HMI Polman meminta DPRD Polman segera meninjau ulang manajemen waktu tersebut dan membuka ruang dialog seluas-luasnya, terutama pada pembahasan OPD yang memegang alokasi anggaran besar dan bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
