Penulis : Aksan Iskandar – Ketua Umum PP HIPERMAJU Periode 2026-2028
ruminews.id, Takalar – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju (PP HIPERMAJU) menyoroti minimnya dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Mamuju terhadap keberangkatan kontingen Pramuka Kabupaten Mamuju ke Jambore Nasional.
PP HIPERMAJU menyebut, berdasarkan surat resmi Kwarcab Gerakan Pramuka Mamuju, biaya keberangkatan dibebankan kepada masing-masing peserta. Akibatnya, para peserta harus menanggung sendiri biaya yang disebut mencapai Rp7,5 juta per orang.
Menurut PP HIPERMAJU, kondisi tersebut memprihatinkan karena Jambore Nasional merupakan ajang pembinaan karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan sekaligus membawa nama baik Kabupaten Mamuju di tingkat nasional.
“Di berbagai daerah lain, pemerintah daerah bersama Kwarcab mampu memberikan dukungan sehingga peserta tidak dibebani seluruh biaya keberangkatan. Kondisi di Mamuju patut menjadi evaluasi bersama,” demikian pernyataan PP HIPERMAJU. Melalui WhatsApp 12 Juli 2026
Ketua Umum PP HIPERMAJU, Aksan Iskandar, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari keluarga peserta terkait pembiayaan keberangkatan yang sepenuhnya ditanggung peserta.
“Kami dihubungi oleh keluarga peserta yang menyampaikan bahwa seluruh biaya keberangkatan dibebankan kepada peserta tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Kwartir Cabang. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” kata Aksan.
Aksan meminta Kwarcab Gerakan Pramuka Mamuju memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pemberangkatan kontingen, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh dukungan pendanaan.
“Kami meminta Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mamuju menjelaskan secara terbuka bagaimana pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pemberangkatan kontingen serta upaya-upaya konkret yang telah dilakukan untuk memperoleh dukungan pendanaan. Sangat disayangkan apabila biaya sebesar Rp7.500.000 per peserta harus ditanggung sepenuhnya oleh peserta tanpa adanya bantuan sama sekali,” ujarnya.r
PP HIPERMAJU menegaskan bahwa permintaan transparansi tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Menurut mereka, langkah itu merupakan bentuk pengawasan publik agar pengelolaan organisasi dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel.
Selain itu, PP HIPERMAJU menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan Kwarcab dalam mengajukan dukungan anggaran kepada Pemerintah Daerah, mencari sumber pendanaan alternatif, maupun mengoptimalkan sumber daya organisasi agar beban peserta dapat diminimalkan.
