Ruminews.id, Yogyakarta — Lebih dari seratus masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Ibu Berisik, Suara Ibu Yogyakarta, Wakanda (Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif) Yogyakarta, Sejagad (Serikat Pekerja Gadjah Mada), mahasiswa Hubungan Internasional UGM, serta sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi damai dan diskusi publik bertajuk “Nyerah Jadi WNI Tapi Sayang Sama RI” di Bundaran UGM, Jumat (5/6/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan keresahan terhadap kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta situasi demokrasi dan hak sipil di Indonesia.
Sejak sore hari, perhatian pengguna jalan tertuju pada poster bertuliskan “Bunyikan Klakson Kalau Capek Jadi WNI” yang dipasang di sekitar lokasi aksi. Sejumlah pengendara yang melintas tampak merespons dengan membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi peserta aksi.
Dokumentasi oleh @peter.joseff
Nampak banyak peserta aksi mengenakan pakaian putih sebagai simbol keputusasaan sekaligus protes terhadap kondisi yang dinilai semakin memberatkan kehidupan masyarakat.
Mereka juga membawa panci, alat masak, serta berbagai perlengkapan rumah tangga yang kemudian dibunyikan bersama sebagai simbol “dapur rakyat yang menjerit” akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat. Berbagai poster tuntutan bertebaran menghiasi aksi, mulai dari tuntutan ekonomi, ojek daring, demokrasi, hingga buruh migran.
Poster-poster seperti “Hidup makin susah, pengelola negara makin payah“, “negara makin lama makin embuh (tidak jelas)“, “orderanku sepi, pelangganku kena PHK“, “Tarik militer kembali ke Barak“, “Kalau Petani Ga Boleh Jadi Infanteri, Tentara Ga Boleh Jadi Petani“, hingga “Akhiri Eksploitasi Buruh Migran” nampak dibawa massa aksi.
Dalam siaran pers yang dibagikan penyelenggara, aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya beban hidup masyarakat, serta ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin lebar.
Dokumentasi oleh: Iman Amirullah
Selain isu ekonomi, aksi juga menyoroti kemunduran kualitas demokrasi, menyempitnya ruang publik, dan berbagai kasus yang dianggap mengancam kebebasan sipil.
Aksi dibuka dengan kegiatan “Kotak Sambat”, di mana peserta menuliskan berbagai keluhan dan pengalaman mereka sebagai warga negara untuk kemudian dibacakan di mimbar bebas. Selain itu, mahasiswa HI UGM menayangkan sepuluh video hasil riset kolaboratif bersama pengemudi ojek online perempuan di Yogyakarta yang mengangkat berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka alami saat bekerja. Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi publik, pojok baca, permainan rakyat, hingga makan bersama secara sukarela atau ‘potluck‘.
Dalam sesi orasi, Wuri, seorang pengemudi ojek online perempuan yang ketua Wakanda Yogyakarta, menceritakan berbagai tantangan yang dihadapi pekerja platform digital. Ia menyoroti praktik pembatalan pesanan oleh pelanggan setelah mengetahui pengemudinya perempuan, yang berdampak pada penurunan performa akun dan kesempatan memperoleh order berikutnya.
Ia juga mengkritik skema “double order” yang menurutnya hanya memberikan tambahan pendapatan sangat kecil dibandingkan biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi.
Perwakilan Sejagad turut menyerukan pentingnya memperkuat solidaritas antarkelompok pekerja agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan secara kolektif. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti berbagai persoalan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis, termasuk belum tuntasnya penyelesaian kasus pembunuhan wartawan Udin yang hingga kini masih menjadi catatan pelanggaran HAM di Indonesia.
Melalui aksi tersebut, peserta menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi dan nilai tukar rupiah. Kedua, mengevaluasi serta menghentikan program-program yang dianggap membebani anggaran negara.
Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kebijakan fiskal agar lebih berpihak kepada masyarakat. Keempat, menjamin perlindungan hak sipil dan hak asasi manusia serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap warga maupun aktivis yang menyampaikan kritik.
Aksi yang berlangsung secara damai hingga pukul 17.30 WIB itu ditutup dengan pembacaan puisi, doa bersama, serta berbagai kegiatan partisipatif lainnya.
Salah seorang peserta berharap ruang-ruang solidaritas semacam ini dapat terus tumbuh sebagai sarana menyampaikan aspirasi warga sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
“Aksi yang melibatkan elemen rakyat secara luas guna merespon situasi krisis nyata yang ada dihadapan mata seperti ini tentu patut dirayakan dan harus disuarakan sebagai upaya menunjukan bahwa kita sebagai rakyat tidak akan diam melihat kekacauan dan inkompetensi pemerintah,” ujar Tsania (nama samaran), salah seorang ibu-ibu peserta aksi.
