Ruminews.id, Jakarta — Partai Pembebasan Rakyat (PPR) menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Kuba yang saat ini tengah menghadapi krisis energi berkepanjangan. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada 23 Mei 2026, PPR menilai krisis yang melanda negara Karibia tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan embargo dan blokade ekonomi yang selama puluhan tahun diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Menurut PPR, situasi di Kuba saat ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kelangkaan bahan bakar, pemadaman listrik massal, terganggunya layanan publik, hingga memburuknya kondisi hidup rakyat disebut sebagai dampak langsung dari pembatasan ekonomi dan energi yang terus menekan negara tersebut.
Krisis energi Kuba semakin memburuk sejak awal tahun 2026. Negara itu mengalami kesulitan memperoleh pasokan minyak setelah terhentinya pengiriman dari Venezuela dan Meksiko, dua pemasok utama energi bagi Havana. Kuba sendiri memiliki kapasitas produksi minyak domestik yang jauh di bawah kebutuhan nasional. Produksi harian hanya berkisar 40.000 barel, sementara kebutuhan energi nasional mencapai lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut.
Dalam kondisi normal, kekurangan itu ditutupi melalui impor minyak. Namun perubahan situasi geopolitik internasional membuat jalur pasokan semakin terganggu. Penghentian pasokan dari Venezuela menyusul krisis politik yang terjadi di negara tersebut, sementara Meksiko juga menghentikan pengiriman minyak ke Kuba. Akibatnya, pemerintah Kuba menghadapi kesulitan besar untuk menjaga pasokan energi nasional.
Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai pembatasan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang menjalin hubungan ekonomi dengan Kuba. PPR menilai kebijakan ini bukan sekadar instrumen diplomasi, melainkan bentuk tekanan politik dan ekonomi yang secara langsung berdampak pada kehidupan rakyat biasa.
Akibat keterbatasan bahan bakar, sejumlah pembangkit listrik di Kuba terpaksa menghentikan operasi. Pemadaman listrik meluas ke berbagai wilayah dan dalam beberapa kasus berlangsung hingga lebih dari 20 jam per hari. Di sejumlah daerah, aktivitas ekonomi praktis lumpuh karena pasokan listrik hanya tersedia dalam waktu yang sangat singkat.
Mengutip laporan yang dipaparkan dalam rilis, menggambarkan bagaimana warga Kuba harus menyesuaikan seluruh aktivitas rumah tangga dengan jadwal listrik yang tidak menentu. Ketika listrik menyala, masyarakat bergegas memasak, mengisi daya perangkat elektronik, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan penting. Ketika listrik kembali padam, banyak keluarga terpaksa menggunakan arang atau kayu bakar untuk memasak. Cuaca panas yang menyertai pemadaman juga membuat sebagian warga memilih tidur di luar rumah pada malam hari.
Layanan publik turut terdampak. Fasilitas pendidikan, transportasi, dan berbagai sektor ekonomi mengalami gangguan berkepanjangan. Pemerintah Kuba bahkan harus memprioritaskan pasokan bahan bakar yang tersisa untuk rumah sakit dan layanan vital lainnya.
PPR menilai krisis yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah panjang embargo Amerika Serikat terhadap Kuba yang telah berlangsung lebih dari enam dekade. Sejak diberlakukan pada awal 1960-an setelah Revolusi Kuba, embargo tersebut dimaksudkan untuk mengisolasi perekonomian negara yang memilih jalur politik berbeda dari kepentingan Washington.
Dalam pandangan PPR, kebijakan tersebut mencerminkan praktik dominasi negara kuat terhadap negara yang berusaha mempertahankan kedaulatannya. Embargo ekonomi, blokade energi, dan berbagai bentuk sanksi sepihak dinilai sebagai instrumen untuk mendisiplinkan negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat.
Partai yang digawangi oleh para aktivis buruh dan pro-demokrasi ini menegaskan bahwa korban utama dari kebijakan semacam itu bukanlah elite politik, melainkan rakyat pekerja, masyarakat miskin, dan kelompok rentan yang harus menanggung dampak langsung berupa kelangkaan kebutuhan pokok, memburuknya pelayanan publik, serta penurunan kualitas hidup.
Karena itu, PPR menyerukan penghentian embargo ekonomi dan blokade energi terhadap Kuba. Mereka juga menuntut penghormatan terhadap kedaulatan Kuba sebagai negara merdeka yang memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri tanpa campur tangan politik, ekonomi, maupun militer dari negara lain.
Lebih lanjut, PPR mendorong tumbuhnya solidaritas internasional bagi rakyat Kuba dalam menghadapi krisis yang sedang berlangsung. Organisasi tersebut juga menyerukan penghentian intimidasi dan sanksi terhadap negara-negara yang memasok energi ke Havana serta mendukung dibukanya akses bantuan kemanusiaan melalui jalur maritim.
Bagi PPR, persoalan yang dihadapi Kuba bukan hanya masalah nasional sebuah negara di Karibia, melainkan bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai hak menentukan nasib sendiri, kedaulatan bangsa, dan hubungan internasional yang setara. Oleh karena itu, mereka menegaskan keberpihakan kepada rakyat Kuba dan kelas pekerja dunia yang dinilai kerap menjadi pihak paling terdampak oleh konflik geopolitik dan kebijakan ekonomi negara-negara besar.
