ruminews.id – Makassar, 18 Oktober 2025 – Satuan Relawan Indonesia (SATRIA) Sulawesi Selatan yang merupakan sayap partai Gerindra secara tegas menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) KNPI Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang dinilai cacat secara prosedural dan tidak mencerminkan semangat demokrasi serta semangat persatuan pemuda.
Kami menilai bahwa proses pelaksanaan Rapimpurda tidak dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tidak adanya keterlibatan organisasi kepemudaan secara luas, serta minimnya komunikasi terbuka antar unsur KNPI, telah mencederai prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat yang selama ini menjadi landasan utama dalam tubuh KNPI. Ucap Rusli Ramli, Ketua Satria Sulsel.
SATRIA Sulsel menyampaikan beberapa poin sikap sebagai berikut:
• Menolak dengan tegas pelaksanaan Rapimpurda KNPI Sulsel 2025 karena tidak melibatkan seluruh unsur organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah KNPI secara adil dan proporsional.
• Mendesak DPD KNPI Sulsel untuk menghentikan seluruh proses Rapimpurda hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan tahapan pelaksanaannya.
• Meminta DPP KNPI untuk turun tangan langsung menyelesaikan kisruh internal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan pemuda Sulawesi Selatan.
• Mengajak seluruh OKP dan elemen pemuda di Sulawesi Selatan untuk bersatu mengawal proses regenerasi kepemimpinan KNPI yang sehat, demokratis, dan berintegritas.
SATRIA Sulawesi Selatan mendorong KNPI Sulawesi Selatan untuk menegakkan semangat penyatuan organisasi KNPI.
Kami percaya bahwa KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda harus tetap menjadi rumah bersama, bukan alat kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Jangan sampai agenda-agenda penting kepemudaan ternodai oleh praktik manipulatif yang mengabaikan nilai-nilai kolektifitas dan semangat kebersamaan.
SATRIA Sulawesi Selatan tetap konsisten berdiri di garis perjuangan pemuda untuk demokrasi, keadilan, dan kemajuan bersama. Jika aspirasi ini diabaikan, kami siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap upaya pembungkaman suara pemuda. Lanjut Rusli.
