Dua fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Mulia, menyampaikan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap draf RPJMD yang diajukan pemerintah kota.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Rezeki Nur, menekankan pentingnya posisi Makassar dalam isu kemanusiaan global, khususnya dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ia menilai Makassar perlu tampil sebagai kota yang konsisten menyuarakan solidaritas internasional.
Selain itu, PKS mengingatkan agar penyusunan RPJMD mematuhi landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PKS juga menyoroti kesalahan teknis dalam pidato Wali Kota yang menuliskan tahun RPJMD sebagai 2025–2014. “Hal seperti ini harus dikoreksi karena berpotensi memengaruhi keabsahan produk hukum maupun pengelolaan anggaran,” ujar Rezeki.
Catatan lain PKS mencakup indikator daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan strategi investasi. Mereka meminta perhatian serius pada penguatan UMKM, pemerataan fasilitas usaha, serta kejelasan program pelatihan masyarakat. Bidang pendidikan dan peningkatan kualitas guru juga dianggap penting untuk memastikan keterkaitan antara peningkatan SDM dan penyerapan tenaga kerja.
Di sektor infrastruktur, PKS menyoroti persoalan jalan rusak, banjir, dan sanitasi di kawasan padat penduduk. Mereka juga menanyakan dukungan anggaran serta pelibatan komunitas lokal dalam program seni, budaya, dan pariwisata.
Sementara itu, Fraksi Mulia melalui juru bicaranya Ray Suryadi Arsyad menekankan bahwa RPJMD tidak boleh sebatas dokumen formal, melainkan harus menjadi pedoman pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “RPJMD harus mencerminkan realitas warga, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tegas Ray.
Fraksi Mulia mengapresiasi tujuh strategi utama yang tercantum dalam draf RPJMD, namun meminta agar pelaksanaannya berbasis potensi lokal dan efisien. Mereka menyoroti perlunya percepatan pembangunan wilayah pinggiran, penanganan banjir, serta pemerataan layanan dasar. Selain itu, peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kapasitas tenaga kerja lokal dinilai sangat mendesak agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sektor ekonomi kreatif, Fraksi Mulia mendorong penguatan seni, budaya, dan pariwisata melalui pelibatan komunitas serta dukungan fasilitas bagi pelaku usaha lokal. Menurut mereka, sektor ini memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Makassar.
Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti seluruh catatan DPRD dalam proses penyempurnaan RPJMD. “Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dokumen yang benar-benar menjawab aspirasi masyarakat,” katanya.
Terkait kesalahan teknis pada penulisan tahun RPJMD, Zulkifly mengakui adanya kekeliruan dan memastikan perbaikan dilakukan dalam dokumen final. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan penataan infrastruktur pinggiran telah menjadi prioritas pemerintah kota untuk lima tahun ke depan.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029. DPRD berharap RPJMD yang dihasilkan tidak sekadar rencana di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga serta memperkuat daya saing kota.
