Ruminews.id – Makan bergizi gratis adalah salah satu program dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program makan bergizi gratis dengan total alokasi anggaran sebesar 71 triliun ini telah dimulai serentak pada tanggal 6 januari ini menyasar anak sekolah serta ibu hamil di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat dari program tersebut adalah sekitar 82 juta orang.
Umumnya, program ini berorientasi pada peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan bantuan dan rentan secara kapasitas ekonomi . Namun disisi lain, ini juga dapat memberikan peluang yang sangat signifikan untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di daerah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Akbar haruna, selaku ketua bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Badko HMI Sulsel, yang menerangkan bahwa program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ini haruslah dikaitkan dengan program-program produktif lainnya. Seperti misalnya program yang bermuara pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.
Menurut Akbar, dengan melibatkan langsung UMKM yang ada di daerah kedalaman program tersebut, maka pemerintah telah melakukan satu langkah efisiensi dan efektivitas program yang signifikan. Pasalnya dengan gelontoran anggaran sekitar 71 triliun tersebut, program ini tidak hanya membuat para pelajar Indonesia tumbuh sehat, tetapi juga ada jaminan peningkatan kualitas kesejahteraan bagi masyarakat melalui taraf kemampuan ekonomi yang baik.
“Program MBG ini ibarat dua sisi mata pisau keadilan. Selain mencanangkan generasi emas bangsa dengan asupan gizi yang terpenuhi, juga membuka ruang untuk akselerasi ekonomi yang produktif untuk para pelaku usaha kecil di daerah-daerah”, ungkap Akbar.
Akbar juga menambahkan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya untuk skala provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan program strategis ini dengan optimal. Sehingga menjadi hal yang sangat krusial untuk mengawasi serta mengawal komitmen pemerintah daerah dalam prosesi pelaksanaan program. Ini juga sebagai upaya progresif untuk mengindahkan instruksi presiden terkait keterlibatan UMKM sebagai prioritas utama dalam program MBG ini, khususnya di Sulawesi selatan.
Oleh karna itu, melalui bidang pariwisata dan Ekonomi kreatif, Badko HMI Sulsel telah berkomitmen penuh dan akan proaktif untuk mendorong pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi presiden tersebut.
“Saya pikir investigasi nyata terkait komitmen pemerintah daerah Sulawesi selatan dan barat untuk mendorong kemajuan usaha kecil mikro melalui afiliasi program MBG penting untuk kita lakukan. Disinilah peran Badko HMI Sulsel diejawantahkan”, tegas Akbar.
