ruminews.id, Bima – Rencana pembangunan rumah dinas Bupati Bima di tengah kebijakan efisiensi anggaran menuai penolakan. Di saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga kebutuhan dasar lainnya, pemerintah daerah justru merencanakan pembangunan rumah dinas yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Muslimin, mahasiswa asal Kabupaten Bima, menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, semangat efisiensi anggaran seharusnya diwujudkan melalui penghematan belanja yang tidak prioritas dan mengarahkan anggaran untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah seharusnya memberikan teladan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan justru merencanakan pembangunan rumah dinas. Masih banyak persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik,” tegas Muslimin.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus mampu menyusun skala prioritas pembangunan secara objektif dan transparan. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Muslimin juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk meninjau kembali rencana pembangunan rumah dinas tersebut dan membuka informasi kepada publik mengenai dasar perencanaan, besaran anggaran, serta urgensi proyek tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama pada saat masyarakat berharap anggaran daerah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Bima.
