Ruminews.id, Yogyakarta – Kelompok masyarakat sipil Suara Ibu Yogyakarta menggelar aksi damai dan diskusi publik bertajuk “Liburan Tetap Melawan” di Bundaran UGM, Yogyakarta, Jumat (3/7).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memperburuk kondisi ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam siaran persnya, Suara Ibu Yogyakarta menilai Indonesia tengah menghadapi situasi yang semakin berat akibat pelemahan ekonomi. Mereka menyoroti nilai tukar rupiah yang terus tertekan, inflasi yang meningkat setelah kenaikan harga BBM, hingga kebijakan perpajakan yang dinilai semakin membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut mereka, kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil seperti pedagang pasar, pengemudi ojek online, pekerja informal, dan ibu rumah tangga.
Selain persoalan ekonomi, massa aksi juga mengkritik penggunaan anggaran negara untuk sejumlah program prioritas pemerintah. Salah dua yang menjadi sasarannya adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan Suara Ibu Indonesia, Rika Iffati Farihah, mengatakan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu dikaji ulang karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta evaluasi bahkan penghentian program prioritas pemerintah karena menurut kami lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Rika kepada awak mediam
Suara Ibu Yogyakarta turut pula menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Mereka menilai gangguan tersebut telah merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil, mulai dari kerusakan bahan pangan hingga terhentinya aktivitas produksi, tanpa adanya kompensasi yang memadai.
Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, kelompok tersebut mengangkat kasus vonis terhadap tiga aktivis di Magelang yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Mereka juga mengutip data mengenai masih adanya puluhan hingga ratusan tahanan politik di berbagai daerah sebagai indikator memburuknya kondisi demokrasi di Indonesia.
Aksi “Liburan Tetap Melawan” diisi dengan orasi, penampilan seni, aksi bagi-bagi sayur dan makanan swadaya, lapak baca, doa bersama, serta aksi membunyikan peralatan dapur sebagai simbol protes dari kalangan ibu rumah tangga terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.
Dalam kesempatan tersebut, Suara Ibu Yogyakarta menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mengevaluasi dan menghentikan program-program yang dinilai boros serta rawan korupsi, termasuk MBG dan KDMP, kemudian mengalihkan anggarannya untuk memperkuat perlindungan sosial.
Kedua, meminta pemerintah bertanggung jawab atas korban jiwa dalam program SPPI dan berbagai kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Ketiga, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menjamin penyerapan hasil pertanian agar petani tidak dirugikan.
Selanjutnya, mereka meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan terhadap UMKM yang dinilai semakin memberatkan pelaku usaha kecil.
Massa juga mendesak perbaikan kondisi pekerja prekariat, termasuk pengemudi ojek online, melalui penyediaan lapangan kerja dan pengaturan yang lebih berpihak kepada pekerja.
Selain itu, mereka meminta PLN dan pemerintah menjamin stabilitas pasokan listrik, meningkatkan transparansi penyebab pemadaman, serta memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang terdampak.
Tuntutan terakhir adalah penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan tahanan politik.
Mereka menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.
