Ruminews.id, Jakarta – Kesiapan provinsi di Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar.
Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali dinilai memiliki tingkat kesiapan lebih baik dibandingkan sejumlah wilayah di Indonesia timur, terutama Papua, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta pembiayaan yang lebih berpihak kepada daerah rentan.
Temuan tersebut dipaparkan Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII), Putu Rusta Adijaya, dalam diskusi Policy Talks bertajuk “Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Kebijakan Iklim di Indonesia” yang diselenggarakan The Indonesian Institute secara daring pada Kamis (21/7). Diskusi juga menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno dan Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya.
Putu menjelaskan penelitian TII menggunakan ND-GAIN Index untuk mengukur tingkat kesiapan (readiness) dan kerentanan (vulnerability) setiap provinsi dalam menghadapi perubahan iklim. Hasil kajian menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kesiapan tertinggi, sedangkan Papua Pegunungan masih berada pada kategori terendah.
Menurut Putu, perubahan iklim kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi politik global. Meningkatnya kebijakan karbon lintas batas juga mulai memengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ia menambahkan sekitar 86 persen responden survei TII menilai intensitas bencana pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia mengatakan kesiapan daerah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kualitas regulasi, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak kepemilikan, hingga tingkat kebebasan ekonomi. Karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang merupakan bentuk eksternalitas negatif.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno menilai kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini lebih tepat disebut sebagai ‘krisis iklim’ daripada sekadar perubahan iklim. Menurutnya, tingginya emisi gas rumah kaca dan transisi energi yang belum berjalan optimal menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Ia menekankan bahwa upaya menghadapi krisis iklim harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yakni mitigasi dengan menurunkan emisi karbon dan meningkatkan bauran energi bersih, serta adaptasi terhadap berbagai dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi.
Eddy juga menyoroti meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai daerah serta persoalan penurunan muka tanah yang mendorong pemerintah mengembangkan proyek Giant Sea Wall dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari strategi adaptasi jangka panjang.
Selain persoalan energi, ia mengingatkan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar. Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun, namun hanya sekitar 40 persen yang berhasil dikelola, sementara kapasitas tempat pemrosesan akhir di berbagai daerah telah mencapai 85–90 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya mengatakan kebijakan iklim tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia karena setiap daerah memiliki tingkat kerentanan, kapasitas adaptasi, dan karakteristik geografis yang berbeda.
Ia juga menyoroti fenomena climateflation, yakni kenaikan harga barang akibat terganggunya produksi dan distribusi sebagai dampak perubahan iklim. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperburuk daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Tata menegaskan kebijakan iklim seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban biaya. Investasi pada mitigasi dan adaptasi dinilai mampu menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus membuka peluang terciptanya lapangan kerja hijau (green jobs) dan kewirausahaan hijau (green entrepreneurship).
Pada sesi diskusi, para narasumber juga menekankan pentingnya menghubungkan isu perubahan iklim dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti kenaikan biaya hidup, kesempatan kerja, kesehatan, hingga kesejahteraan agar lebih mudah dipahami, khususnya oleh generasi muda.
Mereka turut menyoroti pentingnya memperkuat pembiayaan aksi iklim melalui instrumen karbon, pemanfaatan dana internasional, serta mekanisme pengalokasian anggaran yang lebih berpihak kepada daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.
Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon di Indonesia.
