Ruminews.id, MAKASSAR — Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan mendorong penguatan kemitraan strategis dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Dorongan tersebut mengemuka dalam audiensi Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila Haholongan Pulungan, S.H., M.Hum., di ruang kerja Kepala Kejati Sulsel. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, konstruktif, dan penuh keakraban.
Sebelum audiensi, Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel turut menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang membahas penguatan dan evaluasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk media, jurnalis, mahasiswa hukum, organisasi masyarakat, serta komunitas masyarakat.
Forum ini menjadi penting karena pelayanan pengaduan publik tidak hanya berkaitan dengan mekanisme administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana negara membangun kepercayaan publik melalui akses partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas.
Dari Aksi ke Riset, dari Kritik ke Rekomendasi
Dalam audiensi tersebut, Muhammad Rafly Tanda, Jenderal Advokasi sekaligus Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel, menyampaikan bahwa agenda advokasi HMI Sulsel terhadap Program Strategis Nasional dilakukan secara bertahap.
Gerakan tersebut bermula dari advokasi terhadap persoalan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengawalan isu dapur MBG hingga ke Jakarta. Selanjutnya, advokasi berkembang melalui Aksi Jilid I, Aksi Jilid II, Aksi Jilid III, hingga pembukaan Pengaduan Advokasi Publik sebagai ruang partisipasi masyarakat dan pengawasan konstitusional.
“Advokasi kami tidak berhenti pada aksi. Aksi adalah pintu masuk untuk membaca persoalan. Setelah itu, kami membangun riset, menyerap pengaduan publik, berdialog dengan lembaga negara, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan,” ujar Muhammad Rafly Tanda.
Menurutnya, Program Strategis Nasional, khususnya MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), harus dipastikan berjalan sesuai tujuan konstitusionalnya.
“Program dengan anggaran besar harus menghasilkan manfaat publik yang besar pula. Karena itu, ketika terdapat persoalan dalam implementasi, evaluasi bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan. Evaluasi adalah mekanisme konstitusional untuk memastikan pembangunan tetap berada di jalur keadilan substantif,” tegasnya.
HMI Sulsel menilai bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya diukur dari keberhasilan administratif atau serapan anggaran. Lebih jauh, keberhasilan program harus diuji melalui dampak nyata terhadap masyarakat, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaiannya dengan tujuan konstitusional.
Kejati Sulsel Dukung Agenda Riset Advokasi Publik
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menyambut positif langkah Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel yang mengembangkan gerakan advokasi dari aksi lapangan menuju riset dan rekomendasi kebijakan.
Menurutnya, kemitraan dan keterlibatan berbagai sektor, termasuk mahasiswa, merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Kita harus membangun kemitraan di seluruh sektor, khususnya dengan mahasiswa. Kami tentu membuka ruang aspirasi bagi masyarakat, termasuk melalui konsultasi publik sebagai upaya menyerap aspirasi untuk membenahi standar pelayanan dan membangun sinergi dengan semua pihak,” ujar Sila H. Pulungan.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kedatangan Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel.
“Terima kasih atas kedatangan HMI Sulsel untuk bersilaturahmi. Tentu agenda ini harus kami dukung. Langkah-langkah advokasi publik yang dilakukan HMI Sulsel sudah tepat, mulai dari gerakan di lapangan hingga pengawalan policy brief atau rekomendasi kebijakan. Langkah formal tentu memberikan arah yang lebih jelas bagi agenda kebijakan ke depan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bahwa ruang partisipasi publik tidak semestinya berhenti pada kritik, melainkan dapat berkembang menjadi dialog kelembagaan dan penyusunan rekomendasi berbasis data.
Riset Advokasi Publik: Menguji Program, Bukan Menolak Pembangunan
Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel dalam waktu dekat akan melaksanakan Riset Advokasi Publik yang mengangkat tema:
“Evaluasi Tata Kelola Program Strategis Nasional sebagai Landasan Perumusan Rekomendasi Kebijakan dalam Perspektif Keadilan Substantif, Evidence-Based Policy, dan Pengawasan Konstitusional.”
Riset tersebut akan dilakukan melalui ruang penyerapan rekomendasi lintas sektor dengan melibatkan lembaga negara, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, akademisi, mahasiswa, ekonom, serta berbagai pemangku kepentingan.
Hasil riset akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bahan advokasi lanjutan, termasuk dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Nasional.
Bagi HMI Sulsel, agenda tersebut merupakan upaya untuk mengubah kritik publik menjadi pengetahuan kebijakan.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, dan aksi mahasiswa tidak berhenti sebagai dokumentasi. Pengaduan publik harus diolah menjadi data, data harus diuji melalui riset, dan riset harus melahirkan rekomendasi kebijakan,” ujar Rafly.
Menjaga Ketegasan, Merawat Kemitraan
Dalam pertemuan tersebut, Kejati Sulsel menyatakan dukungan terhadap agenda Riset Advokasi Publik Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel. Kedua pihak juga membuka ruang penguatan kemitraan dalam kerangka partisipasi publik dan pembangunan yang berkeadilan.
Pertemuan ditutup dalam suasana penuh keakraban dengan simbol finger heart yang menjadi gambaran pesan penting dalam hubungan antara gerakan masyarakat sipil dan institusi penegak hukum: ketegasan tidak harus kehilangan kelembutan, dan kritik tidak harus menutup ruang kemitraan.
Bagi HMI Sulsel, kemitraan tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Justru sebaliknya, kemitraan yang sehat harus dibangun di atas independensi, transparansi, kepentingan publik, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing.
HMI Sulsel menegaskan: pembangunan harus dikawal, program strategis harus dievaluasi, dan setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat harus kembali diuji kepada satu pertanyaan mendasar—sejauh mana ia menghadirkan keadilan bagi rakyat?
Karena bagi HMI, kritik adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa, riset adalah bentuk tanggung jawab intelektual, dan advokasi adalah jalan untuk memastikan negara tetap bekerja untuk rakyat.
HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia.
Yakin Usaha Sampai.
