ruminews.id, Takalar – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar melalui Kementerian Agama menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Perkembangan tersebut harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kualitas integritas lembaga penegak hukum. Seluruh proses hukum wajib dihormati dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi peradilan, dan due process of law, sehingga kebenaran materiil dapat terungkap secara objektif.
Fenomena ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai persoalan kelembagaan yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas politik nasional. Dalam perspektif ilmu politik, legitimasi negara dibangun melalui kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Ketika integritas aparat penegak hukum dipertanyakan, legitimasi tersebut berpotensi mengalami erosi yang dapat memicu menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya polarisasi politik, dan melemahnya kualitas demokrasi.
Dalam perspektif Islam, keadilan (al-’adl), amanah, dan kejujuran merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā’ ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil.
Nilai tersebut menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, setiap bentuk penyimpangan yang mencederai integritas lembaga negara harus diproses secara adil dan transparan.
DEMA UIN Alauddin Makassar memandang bahwa reformasi penegakan hukum harus menjadi agenda prioritas nasional.
Penguatan sistem pengawasan internal, transparansi kelembagaan, akuntabilitas publik, serta independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat utama dalam membangun negara hukum yang demokratis.
Negara tidak boleh memberikan ruang bagi praktik impunitas ataupun perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.
Agama juga tidak boleh direduksi menjadi instrumen legitimasi kepentingan politik. Sebaliknya, agama harus berfungsi sebagai kekuatan etik yang mengawal jalannya kekuasaan.
Moralitas keagamaan memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi, memperkuat integritas penyelenggara negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ketika nilai-nilai moral diabaikan, maka hukum kehilangan wibawa dan demokrasi kehilangan substansinya.
Atas dasar itu, Kementerian Agama DEMA UIN Alauddin Makassar, Faqih Naswan, mendesak seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut setiap dugaan pelanggaran secara profesional, independen, transparan, dan tanpa intervensi politik dalam bentuk apa pun.
Selain itu, pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa prinsip equality before the law benar-benar diwujudkan sebagai fondasi negara hukum yang berkeadilan.
Faqih Naswan, Menteri Agama DEMA UIN Alauddin Makassar, menegaskan bahwa persoalan yang berkembang hari ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut krisis moral dalam penyelenggaraan negara.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara objektif tanpa tebang pilih, sehingga supremasi hukum tetap terjaga dan tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
“Sebagai Menteri Agama DEMA UIN Alauddin Makassar, saya menegaskan bahwa agama harus menjadi fondasi etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan setiap proses hukum secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Mahasiswa akan terus berdiri sebagai kekuatan moral (moral force) dan kontrol sosial (social control) untuk mengawal tegaknya keadilan, supremasi hukum, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kekuasaan.” Faqih Naswan, Menteri Agama DEMA UIN Alauddin Makassar.
