ruminews.id – GOWA, 6 Februari 2026 – Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa melontarkan kritik keras terhadap dugaan buruknya tata kelola pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa, menyusul meninggalnya seorang warga lanjut usia usai mengurus dokumen kependudukan.
SAPMA menilai peristiwa tersebut bukan sekadar musibah, melainkan dugaan adanya kelalaian sistemik dalam pelayanan publik yang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit Sigit, menegaskan bahwa tragedi ini menjadi indikator kuat perlunya evaluasi menyeluruh, bahkan pencopotan pimpinan OPD terkait apabila terbukti gagal menjalankan tanggung jawabnya.
“Kami menduga ada kegagalan sistem pelayanan yang tidak adaptif terhadap kondisi warga lansia. Jika standar pelayanan publik dijalankan secara maksimal dan pengawasan berjalan baik, seharusnya kejadian seperti ini bisa dicegah,” tegas Sigit.
Ia juga menyoroti klaim layanan online yang dinilai belum sepenuhnya efektif di lapangan.
“Jika layanan daring benar-benar berjalan optimal, mengapa masih ada lansia yang harus datang dan menghabiskan waktu lama di lokasi pelayanan?” tambahnya.
Wakil Ketua SAPMA PP Gowa, Ainun, secara khusus menekankan perlunya pembenahan teknis pelayanan di MPP.
“Perlu ada pemisahan pelayanan di lantai 1 antara lansia dan disabilitas dengan masyarakat usia muda yang masih kuat secara fisik. Ini bukan sekadar prioritas antrean, tetapi bentuk penghormatan terhadap hak kelompok rentan,” ujar Ainun.
Selain itu, Kordinator Lapangan Jamal Dg Pasuntik, menduga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi lansia dan penyandang disabilitas seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme jemput bola atau pelayanan ke rumah.
“Kami menduga sosialisasi terkait layanan khusus bagi lansia dan disabilitas sangat minim. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa ada mekanisme pelayanan yang bisa dilakukan tanpa harus datang langsung. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penyebaran informasi publik,” tegas Jamal.
Jenderal Lapangan, Bung Taufik, menyatakan bahwa pihaknya menduga terjadi pembiaran terhadap pola pelayanan yang lambat dan tidak responsif.
“Kami menduga ada kelalaian dalam manajemen dan pengawasan di MPP. Ketika pelayanan publik tidak responsif terhadap kondisi fisik warga, maka itu bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi persoalan kemanusiaan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Mimbar, Muh Haidir, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk peringatan keras agar tidak ada lagi korban akibat dugaan buruknya tata kelola pelayanan.
“Kami tidak ingin ada korban berikutnya. Pemerintah harus bertanggung jawab dan melakukan pembenahan menyeluruh,” ujar Muh Haidir.
TUNTUTAN TEGAS SAPMA PP GOWA:
1. Mendesak Bupati Gowa untuk mencopot Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gowa yang diduga gagal menjamin pelayanan adminduk yang cepat, aman, dan ramah lansia.
2. Mendesak Bupati Gowa untuk mencopot Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa yang diduga lalai dalam pengelolaan dan pengawasan Mall Pelayanan Publik.
3. Melakukan audit total terhadap sistem pelayanan MPP Gowa, termasuk SOP pelayanan bagi lansia dan disabilitas.
4. Memastikan adanya pemisahan dan prioritas pelayanan khusus di lantai 1 bagi lansia dan penyandang disabilitas.
5. Melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat terkait layanan jemput bola atau pelayanan ke rumah bagi lansia dan disabilitas.
Bagi SAPMA, pelayanan publik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah terhadap keselamatan warganya.
“Pelayanan publik yang tidak responsif terhadap kelompok rentan berpotensi menjadi bentuk kelalaian serius. Pemerintah tidak boleh abai,” tutup Sigit.
