ruminews.id – Gowa, 28 Agustus 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa menyoroti maraknya tindakan represif aparat kepolisian di Sulawesi Selatan. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat justru memperlihatkan sikap arogan dan tidak humanis dalam mengawal aksi-aksi rakyat.
Kronologi Kejadian
- Kabupaten Bone
Massa aksi mahasiswa dan masyarakat yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bone mendapatkan perlakuan represif dari aparat kepolisian. - Kabupaten Takalar
Saat petani melakukan aksi protes terhadap kegiatan panen yang dilakukan oleh PTPN IV Takalar, aparat kepolisian yang melakukan pengamanan justru membubarkan aksi secara arogan dan tidak humanis. Alih-alih melindungi rakyat, aparat justru memihak pada korporasi dan menekan masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya. - Kasus Penggerebekan di Bone
Selain pembubaran aksi, terdapat peristiwa penggerebekan yang dilakukan oknum aparat di sebuah toko tani di Kabupaten Bone. Berdasarkan informasi yang dihimpun (sumber: Teropong Sulsel), oknum aparat diduga melakukan pemerasan terhadap pemilik toko. Dua hari setelah kejadian tersebut, ayah pemilik toko mengalami stroke dan serangan jantung hingga meninggal dunia.
Tuntutan
Atas berbagai peristiwa tersebut, SAPMA PP Gowa menyatakan sikap tegas:
- Mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Sulawesi Selatan karena gagal mengendalikan aparat di wilayahnya.
- Mendesak Kapolres Bone segera dicopot karena dinilai arogan dan tidak humanis dalam menangani aksi mahasiswa dan masyarakat di Kantor Bupati Bone.
- Mendesak Kapolres Takalar segera dicopot karena dinilai arogan dan tidak humanis dalam menangani aksi petani di Takalar.
- Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa, petani, dan masyarakat.
- Melakukan evaluasi menyeluruh internal Polri agar kembali pada marwahnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut menunjukkan wajah buruk kepolisian di Sulawesi Selatan.
“Kami menilai Polri semakin menjauh dari marwahnya sebagai pengayom rakyat. Jika Kapolda Sulsel, Kapolres Bone, dan Kapolres Takalar tidak segera dicopot, maka citra Polri akan semakin runtuh di mata masyarakat,” tegas Sigit.
Jenderal Lapangan, Muh. Al- Lail Qadri, menekankan bahwa aksi yang digelar saat ini merupakan pra kondisi untuk konsolidasi gerakan yang lebih besar.
“Hari ini kami turun sebagai aksi pra kondisi. Kami pastikan akan kembali turun dengan massa yang lebih besar bila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti. Stop represif, tegakkan fungsi Polri!” ujar Muh. Al- Lail Qadri.
Sementara itu, Koordinator Mimbar, Haidir, menambahkan bahwa rakyat sudah cukup lama menjadi korban dari sikap arogan aparat.
“Kami di sini bukan hanya bicara soal mahasiswa, tetapi juga soal petani, masyarakat kecil, dan rakyat yang terus ditindas. Polri harus sadar, mereka digaji oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk menindas,” tegas Haidir.
SAPMA PP Gowa menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan jika aparat menjunjung tinggi prinsip humanis, profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan biarkan Polri menjadi alat represi yang menakutkan rakyat.
Stop Represif! Tegakkan Fungsi Polri! Copot Kapolda Sulsel, Kapolres Bone, dan Kapolres Takalar!
