Ruminews.id, Yogyakarta — Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, aliansi menyerukan persatuan kaum muda dan rakyat untuk melawan kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat serta mengancam demokrasi.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada hari yang sama, Aliansi Jogja Memanggil menilai berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan keberpihakan negara kepada segelintir pemilik modal. Mereka menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, mahalnya biaya pendidikan, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, serta menyempitnya ruang kebebasan sipil.
Aliansi juga mengkritik orientasi pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan investasi dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan bermartabat, upah layak, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Menurut mereka, kaum muda turut menghadapi persoalan ketenagakerjaan berupa sulitnya memperoleh pekerjaan layak, ketidakpastian hubungan kerja, upah rendah, dan biaya pendidikan yang terus menjadi beban. Aliansi menegaskan bahwa buruh bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang berhak atas penghidupan layak, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat.
Aliansi Jogja Memanggil turut menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai anggaran negara sebagai uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sasaran kritik. Aliansi mempersoalkan besarnya alokasi anggaran program tersebut, laporan kasus keracunan yang melibatkan pelajar, serta keterlibatan elite politik dan jenderal dalam pengelolaannya. Mereka menilai persoalan tersebut perlu diperiksa dalam kaitannya dengan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Di bidang lingkungan, aliansi menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kehidupan masyarakat adat, dan kerusakan wilayah. Mereka menilai masyarakat menanggung dampak kabut asap dan kerusakan lahan, sementara kepentingan korporasi dalam pembukaan lahan perlu mendapat pengawasan dan pertanggungjawaban.
Aliansi juga menyoroti tindakan represif aparat dalam merespons gerakan masyarakat sipil. Dalam siaran persnya, mereka menyebut sedikitnya 406 pembela hak asasi manusia (HAM) mengalami serangan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026.
Selain itu, aliansi mencatat sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam rangkaian perlawanan sejak Agustus 2025 hingga perkembangannya pada 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.210 orang disebut dibebaskan tanpa dakwaan.
Aliansi menempatkan angka-angka tersebut sebagai bagian dari kritik terhadap pendekatan aparat dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Mereka menilai penggunaan kekuatan aparat berisiko mempersempit ruang gerak kaum muda dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Momentum Sumpah Pemuda digunakan Aliansi Jogja Memanggil untuk mengingat kembali sejarah pembentukan identitas nasional melalui mobilisasi dan organisasi rakyat. Menurut mereka, persatuan bangsa tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui proses pengorganisasian masyarakat dan perjuangan bersama melawan penindasan.
Aliansi menghubungkan semangat tersebut dengan gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan 1945. Mereka juga menyinggung pembatasan gerakan rakyat pada masa Orde Baru, termasuk penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), serta peristiwa Malari 1974.
Menurut aliansi, jatuhnya Soeharto pada 1998 belum sepenuhnya memulihkan tradisi progresif gerakan pemuda yang berkembang sebelum 1965. Mereka menilai gerakan mahasiswa, pengemudi ojek daring, masyarakat miskin perkotaan, dan warga desa yang terlibat dalam berbagai aksi belakangan ini menunjukkan bahwa keresahan sosial melampaui lingkungan kampus.
Namun, aliansi juga menyoroti karakter gerakan yang dinilai spontan, cepat membesar, tetapi berisiko cepat mereda apabila tidak ditopang organisasi yang berkelanjutan.
Karena itu, mereka menyerukan pembangunan kembali tradisi mobilisasi, organisasi, politisasi, dan ideologisasi. Aliansi juga menuding penggunaan aparat keamanan dan kelompok reaksioner untuk menghadapi gerakan rakyat berpotensi mempertajam konflik antarkelompok masyarakat.
Mereka menegaskan pentingnya membangun solidaritas lintas kelompok agar tuntutan masyarakat tidak berhenti sebagai aksi sesaat, melainkan berkembang menjadi gerakan kolektif yang terorganisasi.
Menutup siaran persnya, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan 12 tuntutan sebagai berikut:
- Menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, mengadili korporasi penyebab karhutla, serta membuka informasi mengenai hak guna usaha (HGU) secara transparan.
- Menetapkan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup layak, menghentikan praktik upah murah, dan menjamin pekerjaan layak bagi seluruh rakyat.
- Menuntaskan kasus korupsi Mandala Krida.
- Mengembalikan militer ke barak dan membatalkan pembangunan batalion teritorial.
- Menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Menghentikan perampasan tanah dan eksploitasi alam serta mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- Menghentikan perampasan aset dan mengalihkan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
- Melawan organisasi masyarakat yang dinilai reaksioner.
- Mendorong pembangunan wadah persatuan rakyat di setiap wilayah.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat.
- Menghentikan pembungkaman terhadap pengemudi ojek daring.
- Menjamin keadilan, kesejahteraan, dan hak pengemudi ojek daring untuk menyampaikan pendapat.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyerukan agar peringatan Sumpah Pemuda tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan pengorganisasian rakyat dalam memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.
