ruminews.id, Maros — Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros Komisariat Kecamatan Camba menyoroti persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di tengah pernyataan bahwa ketersediaan stok BBM dalam kondisi aman, Kamis (10/09/2026).
HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba menilai persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan mengenai ketersediaan stok. Menurut organisasi tersebut, masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai distribusi dan kemudahan memperoleh BBM di tingkat penyalur.
Ketua Umum HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Faried Wajdy Arifay, mempertanyakan kesesuaian antara klaim ketersediaan stok dengan kondisi yang masih dirasakan masyarakat.
“Kalau stok BBM dinyatakan aman, tentu masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan mengapa antrean masih terjadi. Jangan sampai secara angka stok dinyatakan mencukupi, tetapi di lapangan masyarakat masih harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” kata Faried, Kamis (10/09/2026).
Menurut Faried, BBM merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena itu, persoalan distribusi tidak semestinya dianggap sebagai persoalan teknis semata.
“BBM berkaitan dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pedagang, pekerja, mahasiswa, hingga distribusi kebutuhan sehari-hari. Ketika akses terhadap BBM terganggu, dampaknya juga dirasakan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Advokasi dan Investigasi HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Syahrul Ramadhan, menilai perlu ada penjelasan yang lebih terbuka mengenai titik persoalan dalam rantai distribusi BBM.
“Kalau persoalannya bukan pada stok, maka publik perlu mengetahui persoalannya berada di mana. Apakah pada distribusi, kuota, penyaluran di SPBU, atau mekanisme pengawasan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi bahwa stok aman tanpa mengetahui kondisi distribusinya,” ujar Syahrul, Kamis (09/10/2026).
Ia mengatakan, pengawasan perlu dilakukan tidak hanya terhadap ketersediaan BBM secara keseluruhan, tetapi juga terhadap proses penyalurannya hingga sampai kepada masyarakat.
“Yang perlu dilihat bukan hanya berapa banyak stok yang tersedia, tetapi bagaimana BBM itu disalurkan dan apakah masyarakat bisa mendapatkannya secara wajar. Ini yang menurut kami perlu diperjelas,” katanya.
Syahrul juga mendorong adanya evaluasi apabila antrean panjang terus terjadi. Menurutnya, antrean yang berulang dapat menjadi indikator bahwa terdapat persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Di sisi lain, Kabid Humas dan Media HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Fikram Pratama, menyoroti dampak antrean BBM terhadap masyarakat.
“Antrean BBM bukan hanya soal menunggu di SPBU. Ada waktu masyarakat yang terbuang, ada aktivitas yang tertunda, bahkan ada masyarakat yang harus mengeluarkan biaya tambahan ketika kesulitan mendapatkan BBM,” kata Fikram, Kamis (10/09/2026).
Ia menilai masyarakat membutuhkan komunikasi publik yang jelas ketika terjadi gangguan atau perubahan dalam distribusi BBM.
“Kalau memang ada kendala distribusi, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas. Begitu juga jika stok memang aman, harus ada penjelasan yang dapat menjawab kondisi yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Fikram menambahkan, keterbukaan informasi penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang belum tentu dapat dipastikan kebenarannya.
HPPMI Camba meminta Pertamina dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai kondisi distribusi BBM serta memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Faried menegaskan, sorotan HPPMI Camba bukan ditujukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kami meminta adanya kepastian, transparansi, dan perbaikan jika memang ditemukan persoalan dalam distribusi. Masyarakat berhak mendapatkan BBM secara wajar tanpa harus terus-menerus menghadapi antrean panjang,” tegasnya.
Menurut HPPMI Camba, pernyataan bahwa stok BBM aman harus sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran amannya stok bukan hanya ada di data, tetapi juga harus bisa dirasakan masyarakat di lapangan,” tutup Faried. (*)
