ruminews.id – Gowa, 10 September 2026 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa mempertanyakan secara serius klaim PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang menyatakan stok BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan, bahkan sampai mengular ke badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Berdasarkan pemberitaan, DPRD Sulsel menyebut antrean BBM telah berlangsung sekitar dua bulan. Dalam pertemuan dengan Pertamina pada 9 September 2026, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bahkan menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan, tetapi langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Di tengah kondisi tersebut, Pertamina tetap menyatakan pasokan BBM aman dan menyebut antrean antara lain dipengaruhi peningkatan permintaan. Pertamina juga menyatakan pasokan ke SPBU terus dilakukan setiap hari.
Pertanyaannya kemudian sangat sederhana: jika stok aman dan pasokan tidak pernah terputus, mengapa masyarakat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM?
Muh. Ishar selaku Wakil Ketua II Bidang Eksternal PMII Gowa menilai pernyataan mengenai stok aman harus dibuktikan dengan transparansi data dan kondisi nyata di lapangan.
“Kami mempertanyakan klaim Pertamina bahwa stok BBM aman. Kalau benar aman, maka Pertamina harus menjelaskan secara terbuka mengapa masyarakat masih mengantre panjang, mengapa sejumlah SPBU mengalami kekosongan, dan di titik mana distribusi BBM mengalami persoalan,” tegas Muh. Ishar.
Menurut Ishar, persoalan ini tidak boleh terus-menerus dijelaskan hanya dengan narasi “panic buying” atau peningkatan permintaan.
“Jangan masyarakat terus yang disalahkan karena dianggap panic buying. Kalau masyarakat mengantre panjang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, maka pemerintah dan Pertamina harus melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi. Jangan sampai kita sibuk menyalahkan masyarakat, sementara kebocoran distribusinya tidak pernah dibongkar,” ujarnya.
DUGAAN PENIMBUNAN HARUS DIBUKA TERANG
PMII Gowa juga menyoroti maraknya dugaan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi yang kini mulai menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Polda Sulsel melalui Ditreskrimsus telah menyatakan melakukan penyelidikan untuk mendalami kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi. Bahkan Polda Sulsel menyatakan akan menelusuri apakah terdapat mafia atau tidak.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar Muchlis Misbah juga menyoroti dugaan penimbunan Solar. Ia mempertanyakan kondisi antrean panjang apabila kuota Solar untuk Makassar disebut tidak mengalami pengurangan.
Bagi PMII Gowa, dugaan tersebut harus dijawab melalui investigasi terbuka dan berbasis data, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kami tidak sedang menuduh pihak tertentu sebagai mafia BBM. Tetapi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara terdapat dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi, maka aparat harus membuktikan ke mana sebenarnya BBM subsidi tersebut mengalir,” kata Muh. Ishar.
Menurutnya, titik persoalan harus ditelusuri dari hulu hingga hilir. Jika terdapat pembelian dalam jumlah tidak wajar, penggunaan kendaraan yang sama secara berulang, penyalahgunaan QR Code, rekomendasi pembelian yang tidak sesuai peruntukan, atau indikasi BBM dialihkan kepada pihak tertentu, maka seluruh mekanisme tersebut harus diperiksa.
PMII: JANGAN SAMPAI SUBSIDI NEGARA DINIKMATI SEGELINTIR PIHAK
PMII Gowa menilai BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang bergantung pada energi bersubsidi dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Karena itu, kelangkaan atau kesulitan memperoleh BBM bersubsidi bukan persoalan sederhana.
Dampaknya dapat menjalar kepada biaya transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, aktivitas nelayan dan petani, operasional UMKM, sektor logistik, hingga daya beli masyarakat.
“Subsidi negara tidak boleh berubah menjadi keuntungan bagi segelintir pihak. Kalau BBM subsidi benar-benar tersedia tetapi tidak sampai kepada masyarakat yang berhak, maka ada persoalan serius dalam tata kelola distribusi yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Muh. Ishar.
Muh. Ishar menegaskan bahwa PMII Gowa akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
“Kami ingin pemerintah menjawab satu pertanyaan sederhana: kalau BBM aman, mengapa rakyat masih mengantre? Kalau kuota tidak berkurang, mengapa Solar sulit ditemukan? Dan kalau distribusi tidak bermasalah, mengapa aparat sampai harus menyelidiki dugaan penimbunan?”
“Jangan biarkan rakyat hanya mendapatkan jawaban bahwa stok aman. Rakyat membutuhkan BBM yang benar-benar tersedia, terjangkau, tepat sasaran dan bebas dari permainan distribusi,” tutup Muh. Ishar.
