ruminews.id, POLEWALI MANDAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar terus menyoroti persoalan kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar. Sorotan tersebut diwujudkan melalui aksi demonstrasi di Gedung DPRD Polman, Rabu (9/9/2026), sebagai bentuk kontrol sosial dan desakan agar persoalan distribusi BBM ditangani secara serius.
Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua DPRD Polman, Ketua & Anggota Komisi II DPRD Polman, dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Polewali Mandar. HMI menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak boleh berhenti pada persoalan antrean, tetapi harus ditelusuri dari aspek pasokan, kuota, distribusi dan pengawasan.
HMI mendesak adanya evaluasi terhadap Tim Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg Bersubsidi berdasarkan SK Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/187/2026. HMI juga menuntut transparansi kuota dan distribusi BBM bersubsidi serta pengawasan terhadap penggunaan QR Code/barcode, kesesuaian nomor pelat dan jenis kendaraan, termasuk penggunaan surat rekomendasi dari tiga OPD terkait.
Koordinator Aksi HMI Cabang Polewali Mandar, Deby Akbar, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan awal dari pengawalan yang lebih panjang. “Aksi ini bukan akhir. Kami akan mengawal apa yang menjadi hasil penyampaian aspirasi hari ini dan memastikan pemerintah benar-benar menjalankan langkah konkret terhadap persoalan BBM di Polman.”
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.4.2/28/2026 tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi. HMI menilai penerbitan edaran tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten di seluruh SPBU.
HMI secara khusus akan mengawasi penerapan pembatasan pembelian, penggunaan QR Code, kesesuaian kendaraan dengan transaksi, pengisian berulang serta penggunaan surat rekomendasi. HMI menegaskan bahwa edaran tersebut tidak boleh hanya menjadi kebijakan administratif untuk mengurangi antrean, tetapi harus mampu memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
“Kami mendesak agar edaran Bupati benar-benar dijalankan, bukan hanya diterbitkan. Kalau aturan sudah dibuat, maka pemerintah wajib memastikan pelaksanaannya di lapangan. HMI akan mengawasi dan mengawal implementasinya.” tegas Deby.
HMI Cabang Polewali Mandar menegaskan akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan publik terhadap persoalan BBM bersubsidi. HMI meminta pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pihak terkait memastikan distribusi berjalan transparan, tepat sasaran dan merata. Kelangkaan BBM tidak boleh dinormalisasi. HMI akan terus mengawal kebijakan, mengawasi distribusi dan memastikan hak masyarakat atas BBM bersubsidi tidak berhenti pada aturan di atas kertas.
