Ruminews.id, Jakarta — Upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih menghadapi persoalan kompleks. Meski angka kematian ibu secara nasional menunjukkan tren penurunan, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia berada pada jalur yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 3.1.
Persoalan itu dibahas dalam The Indonesian Forum Seri 135 yang diselenggarakan The Indonesian Institute pada Rabu (26/8/2026). Diskusi bertajuk “Menilik Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia” tersebut menghadirkan Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute; Thea Yantra Hutanamon, Partnership and Development Manager Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS); serta Renova Glorya, Perencana Ahli Madya Koordinator Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan, Gizi, dan Masyarakat. Diskusi dimoderatori Felia Primaresti, Manajer Riset The Indonesian Institute.
Dalam diskusi, para pembicara menekankan bahwa persoalan kematian ibu tidak dapat dilihat hanya dari sisi layanan kesehatan. Kemiskinan, biaya kesehatan dan transportasi, kondisi geografis, ketersediaan fasilitas serta alat kesehatan, hingga norma sosial dan budaya ikut menentukan kemampuan perempuan memperoleh layanan yang dibutuhkan.
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi menjelaskan bahwa kematian ibu merupakan persoalan multidimensional. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi kultur patriarki, keputusan perempuan untuk mencari pertolongan medis juga dapat dipengaruhi pasangan maupun keluarga.
Kondisi tersebut kemudian berkelindan dengan apa yang dikenal sebagai konsep “tiga terlambat”, yakni terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan.
Hambatan itu dapat menjadi semakin berat ketika perempuan menghadapi bencana atau krisis iklim. Kerusakan fasilitas kesehatan maupun terganggunya akses menuju rumah sakit dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu hamil.
Jangan Hanya Melihat Angka Nasional
Salah satu persoalan yang disoroti dalam diskusi adalah ketimpangan capaian antarwilayah. Penurunan angka secara nasional dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi perempuan di daerah-daerah yang memiliki akses kesehatan terbatas.
Natasya mendorong penggunaan data yang lebih terperinci dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi geografis, disabilitas, serta perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok dan wilayah yang paling rentan sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Menurutnya, ketahanan iklim dan kesiapsiagaan bencana juga perlu masuk ke dalam kebijakan kesehatan ibu. Persiapan tidak seharusnya baru dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi harus dimulai sebelumnya, terutama di wilayah dengan tingkat risiko tinggi.
Audit kematian ibu juga dinilai perlu diperkuat. Audit tersebut bukan hanya untuk mengetahui penyebab kematian secara lebih komprehensif, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi praktik baik antardaerah.
Pencegahan Harus Dimulai Sejak Remaja
Thea Yantra Hutanamon melihat penurunan kematian ibu perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan. Menurutnya, pencegahan tidak dapat baru dimulai ketika seorang perempuan telah hamil.
Pemenuhan gizi sejak remaja, pendidikan kesehatan reproduksi, akses kontrasepsi, pelayanan selama kehamilan, hingga layanan setelah persalinan merupakan rangkaian yang saling berkaitan dalam upaya menekan risiko kematian ibu.
Cakupan kontrasepsi juga menjadi salah satu perhatian. Thea menyebut terdapat kecenderungan wilayah dengan cakupan kontrasepsi rendah memiliki tingkat kematian ibu yang lebih tinggi.
Namun, akses terhadap layanan kesehatan saja dinilai tidak cukup. Perubahan norma sosial dan penguatan agensi perempuan juga dibutuhkan agar perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksinya.
Kebijakan juga perlu memperhitungkan perbedaan kondisi geografis. Perempuan yang tinggal di daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, maupun wilayah terpencil menghadapi hambatan akses yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.
Penguatan sistem rujukan menjadi salah satu kebutuhan penting. Ketersediaan puskesmas dan rumah sakit harus disertai obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan yang mampu bekerja cepat.
Keluarga, suami, komunitas, dan kader juga perlu memiliki kapasitas untuk mengenali tanda-tanda komplikasi serta memberikan pertolongan awal sembari menunggu proses rujukan.
Pemerintah Hadapi Keterbatasan Sumber Daya
Sementara itu, Renova Glorya mengatakan penurunan AKI masih menghadapi tantangan besar karena capaian yang ada belum cukup untuk mencapai target. Disparitas antarwilayah menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses dan kapasitas sistem kesehatan.
Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, pemerintah perlu menentukan prioritas intervensi. Tidak seluruh program dapat dijalankan secara bersamaan sehingga dibutuhkan tahapan yang jelas, target waktu yang realistis, serta penentuan intervensi berdasarkan tingkat kebutuhan.
Renova juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor. Penurunan kematian ibu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan nonpemerintah.
Teknologi digital dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat layanan, misalnya melalui pemantauan kondisi ibu dan janin serta konsultasi antara tenaga kesehatan di daerah dan fasilitas rujukan.
Namun, digitalisasi tidak bisa diterapkan secara seragam. Ketersediaan jaringan internet, kapasitas tenaga kesehatan, regulasi, dan pembiayaan masih menjadi tantangan sehingga pemanfaatan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.
Pembangunan Ekstraktif Ikut Berdampak
Diskusi juga membawa persoalan kesehatan ibu ke isu lingkungan dan pembangunan. Peserta menanyakan dampak pembangunan ekstraktif, khususnya pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam, terhadap kesehatan ibu dan anak.
Natasya menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan dapat menghasilkan emisi dan mencemari udara, air, maupun tanah. Paparan zat kimia dan logam berat berpotensi meningkatkan risiko kesehatan, termasuk bagi perempuan dan ibu hamil.
Thea menambahkan, dampak industri ekstraktif tidak berhenti pada pencemaran lingkungan. Perubahan mata pencaharian akibat hilangnya lahan dan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam secara tradisional juga dapat memengaruhi akses terhadap pangan dan nutrisi.
Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memperburuk kemiskinan dan ketimpangan yang turut memengaruhi kesehatan ibu dan anak.
Pendidikan Reproduksi Tak Bisa Berdiri Sendiri
Persoalan pendidikan kesehatan reproduksi juga dibahas, terutama di tengah norma sosial dan budaya patriarki.
Thea menilai pendidikan kesehatan reproduksi perlu menjadi bagian dari kapasitas guru sehingga edukasi tidak hanya bergantung pada organisasi masyarakat sipil atau NGO. Sekolah juga perlu menjadi ruang aman bagi remaja untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi.
Namun, pendidikan tidak cukup dilakukan di sekolah. Keluarga, komunitas, tokoh agama, kader, dan berbagai agen perubahan di tingkat lokal juga perlu dilibatkan.
Natasya menilai perubahan norma sosial membutuhkan proses panjang dan pendekatan yang sesuai dengan konteks masing-masing masyarakat. Karena itu, pendekatan akar rumput perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah.
Bencana dan Karhutla Menambah Kerentanan
Persoalan bencana kembali muncul ketika diskusi membahas hambatan rujukan kesehatan. Ibu hamil yang mengalami komplikasi dapat menghadapi risiko lebih besar ketika bencana merusak fasilitas kesehatan atau memutus akses menuju rumah sakit.
Digitalisasi dapat membantu menghubungkan tenaga kesehatan di daerah dengan fasilitas rujukan, tetapi tetap membutuhkan infrastruktur dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta masyarakat.
Kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana ekologis juga menjadi perhatian. Natasya menyebut hubungan antara risiko bencana, polusi udara, dan kesehatan ibu dalam konteks Indonesia masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Meski demikian, paparan polusi dapat memperburuk kondisi kesehatan ibu dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Ketika faktor tersebut bertemu dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, kelompok masyarakat yang sudah rentan dapat menghadapi risiko yang lebih besar.
Pada akhirnya, para pembicara menekankan bahwa pendidikan memang penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Literasi kesehatan membutuhkan waktu dan harus disesuaikan dengan karakteristik budaya setiap daerah.
Pemantauan dan evaluasi juga perlu dilakukan dengan melihat lebih dari sekadar penurunan angka kematian ibu secara nasional. Pemerintah perlu melihat apakah kesenjangan antarwilayah dan kelompok rentan ikut berkurang. Hasil audit dan evaluasi juga perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran untuk menentukan intervensi berikutnya.
Renova menutup pembahasan dengan menekankan bahwa pencapaian target penurunan AKI membutuhkan kerja sama lintas sektor, pertukaran data dan pembelajaran, serta penguatan pendampingan bagi wilayah terpencil.
Dengan demikian, persoalan kematian ibu tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan menambah layanan kesehatan. Kesenjangan geografis, kemiskinan, norma sosial, kondisi lingkungan, kesiapsiagaan bencana, kualitas sistem rujukan, hingga kemampuan negara mengarahkan anggaran secara tepat turut menentukan apakah perempuan dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan pada saat kritis.
