Ruminews.id, Yogyakarta — Sejumlah persoalan mulai dari kebebasan sipil, menguatnya peran militer di ruang publik, kesejahteraan rakyat, konflik agraria, hingga persoalan lapangan kerja menjadi sorotan Aliansi Rakyat Memanggil dalam aksi demonstrasi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Aksi tersebut menjadi bagian dari seruan “Agustus Gelap” yang disampaikan Aliansi Rakyat Memanggil. Mereka melihat kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai pergantian penguasa, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemenuhan hak warga untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, memperoleh pendidikan dan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta memiliki ruang untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri.
Humas Aliansi Rakyat Memanggil, Bung Kus, mengatakan aksi “Agustus Gelap” menjadi momentum refleksi sekaligus peringatan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, sejumlah persoalan sosial yang memicu keresahan masyarakat pada tahun sebelumnya hingga kini belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas.
Ia menyebut beberapa di antaranya adalah kriminalisasi, perampasan tanah rakyat, serta persoalan pemenuhan hak masyarakat.
“Termasuk salah satunya arogan dan pemerintahan yang otoriter serta militeristik,” ujar Bung Kus saat ditemui di Bundaran UGM.
Di tengah aksi, persoalan lapangan kerja menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Koordinator Advokasi Beranda Migran, Kim, mempertanyakan janji pemerintah mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja.
“Apakah pemerintah tidak bisa menghadirkan pekerjaan di negara kita sendiri? Janjinya apa, berapa juta pekerjaan? 19 juta-nya ternyata di Hong Kong, di Taiwan, bukan di Indonesia,” kata Kim dalam orasinya.
Menurutnya, persoalan lapangan kerja di dalam negeri berkaitan erat dengan kondisi pekerja migran Indonesia. Ketika kesempatan memperoleh pekerjaan layak di dalam negeri terbatas, masyarakat terdorong mencari penghidupan ke luar negeri. Namun, dalam sejumlah kasus, pekerja justru menghadapi eksploitasi, perdagangan orang, hingga kerja paksa.
“Negara melihat pekerja migran Indonesia sebagai aset, sebagai ATM,” ujar Kim.
Ia juga menyoroti persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan. Menurutnya, lulusan pendidikan, termasuk sekolah menengah kejuruan, semestinya tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang kemudian mencari pekerjaan ke luar negeri, tetapi juga harus mendapatkan kesempatan kerja yang layak di dalam negeri.
Kebebasan Sipil dan Menguatnya Militerisme
Dalam maklumat “Agustus Gelap”, Aliansi Rakyat Memanggil menempatkan persoalan demokrasi dan kebebasan sipil sebagai salah satu perhatian utama.
Aliansi menilai ruang partisipasi publik semakin terbatas. Mereka juga mengkritik penggunaan kekuasaan dan instrumen negara dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan kritik maupun penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka kembali menyinggung berbagai peristiwa dalam gelombang aksi massa pada Agustus 2025. Aliansi menyebut adanya penahanan terhadap ribuan orang serta korban luka hingga meninggal dunia yang menurut mereka belum mendapatkan pertanggungjawaban secara memadai.
Menguatnya peran militer di ruang sipil juga menjadi sorotan. Aliansi menyerukan penguatan prinsip supremasi sipil dan pembatasan peran militer agar tidak semakin masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Mereka juga meminta penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan kritik, termasuk aktivis, pembela HAM, serta masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya.
Dalam isu kebebasan pers, Aliansi meminta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM diusut. Mereka juga kembali mengangkat kasus pembunuhan wartawan Udin dan menyerukan penyelesaian kasus tersebut.
Kritik Kondisi Ekonomi Rakyat
Persoalan ekonomi menjadi bagian lain dari kritik Aliansi Rakyat Memanggil.
Mereka menilai negara perlu menjamin kehidupan yang layak melalui pemenuhan pendidikan dan kesehatan, pengendalian biaya hidup, serta penyediaan pekerjaan yang tidak eksploitatif.
Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), turut dipertanyakan dari sisi manfaat dan penggunaan anggaran negara.
Bagi Aliansi, persoalan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan biaya hidup dan terbatasnya pekerjaan layak.
Konflik Agraria hingga Krisis Ekologi
Aliansi Rakyat Memanggil juga menyoroti persoalan ruang hidup masyarakat. Mereka menyerukan penghentian perampasan tanah dan penggusuran serta meminta pemerintah menghentikan pemberian izin yang berpotensi mengalihfungsikan lahan pertanian, kawasan esensial, dan wilayah penyangga ekosistem.
Mereka juga meminta warga yang dikriminalisasi karena mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dibebaskan.
Persoalan ekologis kemudian dikaitkan dengan bencana yang terjadi di berbagai wilayah. Aliansi menyoroti bencana di Aceh dan Sumatera, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Menurut mereka, penanganan bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah dinilai perlu membangun kebijakan pencegahan untuk mengatasi faktor yang menyebabkan krisis ekologis terus berulang.
Pekerja Transportasi Daring Juga Disoroti
Kelompok pekerja transportasi daring dan kurir turut menjadi bagian dari agenda Aliansi Rakyat Memanggil.
Mereka meminta pemerintah menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian bagi pengemudi transportasi online dan kurir, termasuk mengenai tarif bersih, layanan pengantaran makanan dan barang, akses parkir, serta ruang koordinasi antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi.
Secara keseluruhan, Aliansi Rakyat Memanggil merumuskan enam tuntutan dalam maklumat “Agustus Gelap”. Tuntutan tersebut mencakup jaminan kebebasan sipil dan demokrasi, penghentian militerisme dan impunitas, peningkatan kesejahteraan rakyat, perlindungan ruang hidup, penyelesaian krisis bencana dan ekologis, serta perlindungan pekerja transportasi daring dan kurir.
Aliansi menempatkan berbagai persoalan tersebut dalam satu kerangka, yakni hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Mereka menilai kemerdekaan semestinya memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan arah kehidupannya sekaligus memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak warga.
Aksi kemudian ditutup dengan sesi doa bersama serta serimonial penyalaan lilin dan tabur bunga untuk memperingati korban kekerasan negara serta situasi krisis yang menimpa Indonesia.
