Penulis: Feriyadin – Pemuda Bima
ruminews.id – Pariwisata bukan sekadar perjalanan atau kunjungan ke tempat indah, tetapi merupakan sebuah sistem kompleks yang menghubungkan ekonomi, budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Kota Bima, pariwisata telah menjadi sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga identitas lokal. Dalam konteks ini, pengelolaan pariwisata tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Ia harus mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari tuntutan keberlanjutan hingga transformasi digital yang semakin masif.
Kota Bima memiliki posisi yang sangat strategis sebagai jalur penghubung antara Lombok, Labuan Bajo, dan Bali, serta didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan budaya yang khas. Potensi ini menjadikan Bima bukan hanya sebagai destinasi, tetapi juga sebagai simpul penting dalam jaringan pariwisata nasional (Feriyadin, Marswandi, et al., 2024). Namun, potensi besar ini juga diiringi oleh berbagai tantangan, seperti pengelolaan destinasi yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya integrasi teknologi dalam pengembangan pariwisata.
Di sinilah pentingnya menghadirkan pendekatan baru: menggabungkan kearifan lokal sebagai fondasi nilai dengan digitalisasi sebagai alat transformasi. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan pariwisata lebih modern dan kompetitif, tetapi juga tetap berakar pada identitas budaya masyarakat.
Kearifan Lokal sebagai Fondasi.
Salah satu kekuatan utama pariwisata Kota Bima terletak pada nilai budaya lokal yang dikenal dengan Maja Labo Dahu, sebuah filosofi hidup yang tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, Maja Labo Dahu mengandung makna “malu dan takut” malu untuk melakukan hal yang tidak pantas secara sosial dan budaya, serta takut melanggar norma agama dan nilai-nilai kebaikan.
Namun, jika ditarik lebih dalam, filosofi ini sebenarnya membentuk kesadaran kolektif masyarakat Bima dalam menjaga keseimbangan hidup, baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama, maupun hubungan dengan alam sekitarnya (Feriyadin, Marswandi, et al., 2024). Dalam konteks pariwisata, nilai ini menjadi landasan etis yang sangat kuat dalam pengelolaan destinasi, karena tidak hanya berbicara tentang bagaimana menarik wisatawan, tetapi juga bagaimana menjaga martabat, identitas, dan keberlanjutan lingkungan destinasi tersebut.
Ketika nilai Maja Labo Dahu diinternalisasikan dalam praktik pariwisata, maka ia akan terwujud dalam tindakan nyata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat lokal secara sadar menjaga kebersihan lingkungan wisata, tidak semata karena aturan pemerintah, tetapi karena dorongan nilai moral yang tertanam sejak lama. Selain itu, sikap ramah, sopan, dan menghormati wisatawan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan refleksi dari budaya yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap sesama manusia.
Tradisi budaya seperti upacara adat, kesenian daerah, hingga pola interaksi sosial yang hangat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang otentik. Di kawasan seperti Pantai Lawata, misalnya, aktivitas ekonomi masyarakat melalui UMKM tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperlihatkan nilai gotong royong, saling membantu, dan keterbukaan terhadap pendatang, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan berkesan bagi wisatawan.
Lebih jauh lagi, kearifan lokal ini sesungguhnya berfungsi sebagai “filter sosial” dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi pariwisata. Di tengah derasnya pengaruh luar, termasuk budaya konsumtif dan eksploitasi destinasi demi keuntungan jangka pendek, Maja Labo Dahu menjadi pengingat bahwa tidak semua hal harus diadopsi tanpa pertimbangan nilai. Dalam perspektif ini, masyarakat lokal memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai sekaligus aktor utama dalam pembangunan pariwisata. Mereka bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah perkembangan destinasi agar tetap selaras dengan identitas budaya mereka.
Pendekatan berbasis kearifan lokal ini juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, dan nilai-nilai dalam Maja Labo Dahu secara inheren telah mencerminkan prinsip tersebut. Ketika masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap destinasi wisata, maka keberlanjutan bukan lagi sekadar konsep akademik, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sebaliknya, tanpa fondasi nilai lokal yang kuat, pengembangan pariwisata berisiko menjadi eksploitatif hanya mengejar jumlah kunjungan dan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap budaya dan lingkungan.
Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya pelengkap dalam pengembangan pariwisata, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas pembangunan destinasi. Ia menjadi identitas, kekuatan, sekaligus pembeda yang tidak dimiliki oleh destinasi lain. Dalam konteks Kota Bima, Maja Labo Dahu bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan strategi kultural yang relevan untuk menjawab tantangan pariwisata modern, mewujudkan pariwisata yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bermartabat, berkarakter, dan berkelanjutan.
Manajemen Destinasi
Pengelolaan destinasi pariwisata pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu aktor saja. Keberhasilan suatu destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk bekerja secara kolaboratif dalam satu kerangka yang terintegrasi. Dalam perspektif manajemen destinasi modern, kolaborasi ini bukan sekadar pembagian peran, tetapi merupakan proses sinergi yang saling menguatkan, di mana setiap pihak memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing (Susanty et al., 2024).
Dalam konteks Kota Bima, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada aspek tata kelola yang belum optimal. Berbagai persoalan seperti penataan pedagang kaki lima yang kurang terorganisir, pengelolaan sampah yang belum sistematis, serta keterbatasan fasilitas publik menjadi indikator bahwa manajemen destinasi masih menghadapi persoalan struktural.
Temuan dalam kajian analisis kebijakan pengembangan Kota Bima sebagai kawasan waterfront city memperkuat hal ini, bahwa permasalahan utama bukan pada kurangnya daya tarik wisata, melainkan pada lemahnya perencanaan yang berkelanjutan dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan (Syamsuddin & Junaidin, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia.
Padahal, jika dikelola secara profesional dan terarah, kawasan pesisir seperti Pantai Lawata dan Amahami memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi ikon wisata unggulan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kuat secara ekonomi dan sosial.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi manajemen destinasi yang komprehensif dan berbasis pada pendekatan sistem. Penguatan kelembagaan pengelola destinasi menjadi langkah awal yang sangat penting, karena kelembagaan yang kuat akan mampu mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan memastikan keberlanjutan program.
Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek fisik seperti akses jalan, sanitasi, dan ruang publik, tetapi juga dalam aspek pelayanan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.
Lebih jauh, pemberdayaan UMKM lokal menjadi elemen penting dalam menciptakan multiplier effect ekonomi dari sektor pariwisata. Kehadiran UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia produk dan jasa, tetapi juga sebagai representasi identitas lokal yang memperkaya pengalaman wisatawan. Dalam hal ini, pengembangan produk wisata berbasis pengalaman (experience-based tourism) menjadi pendekatan yang semakin relevan, di mana wisatawan tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga untuk merasakan, belajar, dan terlibat langsung dengan kehidupan masyarakat lokal.
Sejalan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata harus didasarkan pada analisis strategis yang matang, seperti analisis SWOT dan penerapan model bisnis yang jelas dan terukur (Ernawati et al., 2024). Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi destinasi, sehingga strategi yang dirumuskan tidak bersifat spekulatif, tetapi berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, destinasi wisata di Kota Bima dapat meningkatkan daya saingnya, baik di tingkat regional maupun nasional.
Digitalisasi Pariwisata
Di era modern yang serba terkoneksi, pariwisata tidak lagi berdiri sebagai sektor yang bersifat konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi ekosistem digital yang dinamis. Digitalisasi dalam pariwisata tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan media sosial untuk promosi, tetapi lebih jauh sebagai sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh tahapan perjalanan wisatawan mulai dari tahap inspirasi, perencanaan, pemesanan, pengalaman di destinasi, hingga berbagi cerita setelah perjalanan selesai. Dengan kata lain, teknologi telah menjadi “jembatan tak kasat mata” yang menghubungkan destinasi dengan wisatawan secara real-time dan tanpa batas geografis.
Dalam buku Digitalisasi Tourism, dijelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah paradigma industri pariwisata secara fundamental, tidak hanya dalam aspek pemasaran, tetapi juga dalam pengelolaan destinasi dan penciptaan pengalaman wisata yang lebih personal dan berbasis data (Surya Afnarius et al., 2024). Wisatawan masa kini tidak lagi bergantung pada brosur atau agen perjalanan konvensional, melainkan aktif mencari informasi melalui internet, membaca ulasan pengguna lain, membandingkan harga secara online, bahkan menentukan pilihan destinasi berdasarkan tren digital yang berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan wisatawan kini sangat dipengaruhi oleh ekosistem digital yang membentuk persepsi dan ekspektasi mereka.
Bagi Kota Bima, digitalisasi menghadirkan peluang strategis yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing destinasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Kota Bima dapat memperluas jangkauan promosi hingga ke pasar internasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada metode promosi tradisional yang cenderung mahal dan terbatas. Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dapat menjadi etalase virtual yang menampilkan keindahan Pantai Lawata, eksotisme kawasan pesisir, serta kekayaan budaya lokal secara visual dan emosional. Konten berupa video pendek, storytelling digital, hingga pengalaman wisata berbasis narasi dapat menciptakan daya tarik yang kuat dan viral.
Lebih dari sekadar promosi, digitalisasi juga memungkinkan peningkatan kualitas layanan wisata. Misalnya, pengembangan sistem reservasi online untuk tiket masuk, penginapan, atau paket wisata akan memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Selain itu, penerapan teknologi seperti QR code di lokasi wisata dapat digunakan untuk memberikan informasi interaktif mengenai sejarah, budaya, atau potensi lokal suatu destinasi. Bahkan, konsep digital tour guide atau pemandu wisata berbasis aplikasi dapat menghadirkan pengalaman yang lebih fleksibel, personal, dan informatif bagi wisatawan.
Tidak kalah penting, digitalisasi juga berperan dalam pengelolaan destinasi secara lebih efektif. Melalui pemanfaatan data digital, pemerintah dan pengelola wisata dapat menganalisis pola kunjungan wisatawan, preferensi pasar, serta tingkat kepuasan pengunjung. Data ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti pengembangan produk wisata baru, peningkatan fasilitas, hingga strategi promosi yang lebih terarah.
Namun demikian, di balik peluang besar tersebut, digitalisasi juga menghadirkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya masyarakat lokal dan pelaku UMKM pariwisata. Tanpa literasi digital yang memadai, teknologi justru berpotensi menjadi hambatan, bahkan menciptakan kesenjangan antara mereka yang mampu beradaptasi dan yang tertinggal. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan digital, pendampingan UMKM, serta penguatan ekosistem digital menjadi sangat penting.
Selain itu, digitalisasi juga perlu diimbangi dengan menjaga keaslian dan nilai budaya lokal. Jangan sampai pariwisata digital justru mengarah pada homogenisasi budaya atau sekadar mengejar popularitas tanpa memperhatikan identitas daerah. Dalam konteks Kota Bima, digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat narasi lokal seperti nilai Maja Labo Dahu, bukan menggantikannya.
Dengan demikian, digitalisasi pariwisata bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi digunakan secara bijak untuk memperkuat identitas, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Jika dikelola dengan baik, digitalisasi dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong transformasi pariwisata Kota Bima menuju destinasi yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Ekowisata dan Keberlanjutan
Selain budaya dan teknologi, aspek lingkungan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan pariwisata yang berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, konsep ekowisata hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya menempatkan alam sebagai objek wisata, tetapi sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga, dihormati, dan dikelola secara bijaksana. Ekowisata menekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, di mana aktivitas wisata tidak boleh merusak ekosistem, melainkan justru berkontribusi terhadap konservasi dan peningkatan kesadaran lingkungan.
Kota Bima dengan karakter geografis pesisir dan kekayaan sumber daya perairan memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekowisata sebagai salah satu pilar utama destinasi unggulan. Bentang alam seperti pantai, kawasan mangrove, hingga potensi wisata bawah laut menjadi aset yang tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga nilai ekologis yang tinggi. Dalam perspektif ini, ekowisata tidak sekadar menghadirkan pengalaman rekreatif, melainkan juga pengalaman edukatif yang mampu membangun kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan (Feriyadin, Syahadat, et al., 2024).
Sebagai contoh konkret, aktivitas snorkeling tidak hanya dapat dikemas sebagai wisata menikmati keindahan terumbu karang, tetapi juga sebagai sarana edukasi mengenai ekosistem laut dan ancaman yang dihadapinya, seperti kerusakan karang akibat aktivitas manusia. Demikian pula, wisata mangrove dapat dikembangkan sebagai wisata berbasis konservasi, di mana wisatawan tidak hanya berkunjung, tetapi juga terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove atau edukasi tentang fungsi ekologisnya dalam mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Bahkan, program konservasi laut berbasis masyarakat dapat menjadi daya tarik tersendiri yang menggabungkan aspek wisata, pendidikan, dan pemberdayaan lokal.
Namun demikian, pengembangan ekowisata tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada prinsip-prinsip mendasar yang harus menjadi pedoman agar keberlanjutan tetap terjaga. Pertama, penerapan daya dukung lingkungan (carrying capacity) menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah wisatawan tidak melebihi batas kemampuan alam dalam menanggung aktivitas manusia. Kedua, sistem pengelolaan limbah harus dirancang secara efektif, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap pencemaran. Sampah plastik, limbah domestik, dan aktivitas wisata yang tidak terkontrol dapat dengan cepat merusak ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga, edukasi lingkungan harus menjadi bagian integral dari pengalaman wisata, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, sehingga tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam.
Lebih jauh lagi, keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, mereka tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan yang mereka jaga. Inilah yang menjadikan ekowisata sebagai pendekatan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga inklusif secara sosial.
Tanpa pengelolaan yang tepat, pariwisata justru berpotensi menjadi bumerang. Alih-alih memberikan manfaat, ia dapat merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utamanya, seperti kerusakan terumbu karang, pencemaran pantai, hingga degradasi kawasan pesisir. Oleh karena itu, ekowisata harus dipahami bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai keharusan dalam membangun masa depan pariwisata yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, Pengembangan pariwisata Kota Bima tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam dan budaya yang melimpah. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Integrasi antara kearifan lokal, manajemen destinasi yang kolaboratif, digitalisasi, dan prinsip keberlanjutan menjadi kunci utama dalam membangun pariwisata yang tidak hanya maju, tetapi juga berkarakter.
Maja Labo Dahu sebagai nilai lokal memberikan arah moral dan identitas, sementara digitalisasi memberikan kecepatan dan jangkauan global. Ketika keduanya dipadukan dengan manajemen yang baik dan kesadaran lingkungan, maka pariwisata tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup yang harmonis bagi masyarakat.
