ruminews.id – Peringatan Hari Pangan tahun 2025 menjadi momentum penting yang menggambarkan capaian dan semangat baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tema kedaulatan pangan bukan sekadar jargon politik melainkan program prioritas dengan target dan hasil nyata yang mendorong optimisme bagi seluruh bangsa.
Presiden menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, khususnya komoditas beras, dalam waktu dekat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa produksi beras nasional hingga November 2025 sudah mencapai 33,1 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 34 juta ton pada akhir tahun, naik 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Angka ini mendapat pengakuan dari FAO yang memprediksi pertumbuhan produksi beras Indonesia sebagai yang tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.
Pencapaian ini adalah hasil dari berbagai kebijakan strategis, salah satunya program cetak sawah yang menyasar wilayah-wilayah potensial seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Pemerintah menargetkan selesainya program cetak sawah ini tepat waktu, sebagai langkah untuk meningkatkan luas areal lahan produktif yang akan menopang pasokan pangan nasional.
Keberhasilan swasembada pangan juga didukung oleh stok cadangan pangan yang kuat, dengan ketersediaan beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Cadangan ini menjadi jaminan pemerintah untuk menjaga stabilitas suplai dan mengantisipasi fluktuasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, operasi pasar secara masif telah dijalankan, menyediakan beras bersubsidi sebanyak 1,3 juta ton serta bantuan sosial beras sekitar 360 ribu ton, total mencapai 1,5 juta ton guna memastikan harga pangan tetap terjangkau.
Lebih dari aspek produksi dan cadangan, fokus pemerintah juga tertuju pada kesejahteraan petani. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sampai September 2025 mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Kesejahteraan petani yang meningkat menandai efektivitas kebijakan pro petani yang dirancang untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan stabilitas sosial di bidang pertanian.
Selain mengamankan kebutuhan pangan pokok, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat komoditas strategis lain seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan, dengan harapan mewujudkan ketahanan pangan menyeluruh yang berkelanjutan.
Dengan capaian tersebut, Hari Pangan 2025 menjadi tonggak kebangkitan kedaulatan pangan Indonesia, menyerukan kolaborasi semua elemen bangsa mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk terus mendukung dan menjaga kesinambungan produksi, distribusi dan akses pangan demi kesejahteraan bersama. Kedaulatan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hari ini, tapi pondasi kemajuan jangka panjang bangsa yang mandiri dan kuat menghadapi berbagai tantangan global.
Meskipun pemerintah telah menorehkan berbagai prestasi dalam mewujudkan swasembada pangan dengan kenaikan produksi beras signifikan dan cadangan aman, upaya ini juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang patut menjadi perhatian bersama.
Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan distribusi pangan di wilayah terpencil dan perdesaan, yang masih menghadapi kesulitan infrastruktur dan akses pasar sehingga memengaruhi ketersediaan dan harga pangan di sana. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi menimbulkan risiko gagal panen yang dapat mengganggu stabilitas produksi jangka panjang.
Lebih jauh lagi, keberlanjutan ketahanan pangan juga harus diperhatikan dari sisi keberlangsungan ekosistem pertanian yang rentan terhadap penggunaan pestisida dan intensifikasi lahan tanpa pengelolaan ramah lingkungan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat merusak kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas masa depan.
Solusi berkembang yang dapat mendukung ketahanan pangan berkelanjutan meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur logistik pertanian, termasuk jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang memadai untuk mengurangi kerugian pascapanen. Pemerintah juga perlu memperkuat program adaptasi iklim seperti penggunaan varietas tahan kekeringan dan banjir, serta pendampingan teknologi pertanian presisi yang ramah lingkungan.
Investasi pada pengembangan pertanian organik dan agroforestry juga membuka peluang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar global. Di samping itu, digitalisasi sektor pertanian lewat platform informasi dan pemasaran online harus diperluas agar petani semakin mudah mengakses pasar dan sumber daya secara efisien.
Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam rantai nilai pangan harus ditingkatkan dengan model kemitraan yang transparan dan berkelanjutan, guna mengoptimalkan produksi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi petani kecil dan pelaku usaha pertanian.
Dengan kritikan membangun dan solusi progresif ini, harapan ketahanan pangan bukanlah sekadar target jangka pendek, melainkan fondasi untuk kedaulatan pangan yang resilient, inklusif dan ramah lingkungan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk merealisasikan visi besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat pangan.
