ruminews.id – Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan jelas bukan sekadar reshuffle biasa. Momen itu terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari China, membawa narasi besar tentang investasi, infrastruktur, dan kerja sama strategis. Sulit untuk tidak melihat kaitan antara dua peristiwa ini. Sri Mulyani, dengan disiplin fiskalnya yang ketat, dikenal sebagai figur yang sering mengerem ambisi politik yang rakus anggaran. Sedangkan agenda pasca-kunjungan ke Beijing justru menuntut ruang fiskal lebih longgar, bahkan jika harus ditempuh lewat utang baru.
Sejak kembali ke kabinet pada 2016, Sri Mulyani memang menjadi wajah utama kebijakan fiskal di era Jokowi. Ia dipercaya untuk mengawal program pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga penanganan pandemi. Dalam kapasitas itu, wajar bila dirinya kerap dianggap bagian dari orbit Jokowi. Bukan karena ia kader partai, tetapi karena kebijakannya jelas berkelindan dengan prioritas politik pemerintahan saat itu. Dengan reputasi internasionalnya, Sri Mulyani juga membantu membangun citra stabilitas ekonomi Indonesia di mata global, sesuatu yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menopang program-program besar.
Namun di dalam negeri, reputasi itu tidak selalu seindah narasi global. Ia berhasil menjaga angka defisit agar tidak liar, membuat laporan fiskal tampak rapi, dan menahan kesan bahwa utang tak terkendali. Tetapi faktanya, utang tetap membengkak. Publik tetap merasa harga-harga makin mencekik, sementara proyek-proyek megah dan utang produktif sering lebih cepat dirasakan investor asing ketimbang pedagang kecil di pasar.
Kritik utama terhadap Sri Mulyani ada pada pendekatan teknokratik-nya. Ia sangat memperhatikan pandangan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan sering kali menyesuaikan kebijakan demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global. Tetapi pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan nalar rakyat banyak. Pemangkasan subsidi atau kebijakan pajak, misalnya, bisa tampak logis di kertas laporan, tetapi terasa berat di pundak masyarakat kelas bawah.
Konteks geopolitik membuat posisinya makin sulit. China kini tampil sebagai mitra strategis yang bukan hanya menawarkan perdagangan, tapi juga dana raksasa untuk proyek infrastruktur. Untuk membuka pintu itu selebar-lebarnya, pemerintah tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga lentur secara politik. Figur seperti Sri Mulyani yang hati-hati, disiplin, dan masih membawa jejak kuat kebijakan era sebelumnya, mudah dipersepsikan sebagai penghambat ambisi baru.
Politik internal juga ikut bermain. Sri Mulyani bukan kader partai, dan itu membuatnya sering berdiri sendirian. Pada masa Jokowi, posisinya terlindungi oleh otoritas presiden. Tetapi ketika rezim berganti, pelindung itu memudar. Maka, kepergiannya tak hanya bisa dibaca sebagai pergantian seorang menteri, tetapi juga sebagai penanda pergeseran kekuatan, yakni dari teknokrasi yang dijaga erat, menuju arah baru yang lebih sarat dengan kalkulasi politik dan geopolitik.
Dengan demikian, reshuffle ini bukan semata soal mengganti orang, melainkan mengganti paradigma. Dari kebijakan fiskal yang selama ini ditata ketat oleh seorang teknokrat berintegritas, menuju era baru di mana ambisi politik domestik dan strategi geopolitik bersama China mungkin akan lebih menentukan arah ekonomi Indonesia daripada catatan disiplin fiskal di atas kertas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kita pada lompatan kemajuan, atau justru menyeret negeri ini lebih jauh ke pusaran utang dengan dalih “demi masa depan”?
[Erwin]
