ruminews.id, Jakarta – Senin sore (8/9/2025), halaman Istana Negara kembali menjadi panggung sejarah. Presiden Prabowo Subianto resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, posisi yang telah ia duduki sejak 2016. Digantikanlah ia oleh sosok ekonom kawakan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini dipercaya menakhodai kapal besar bernama Kementerian Keuangan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, lebih dahulu mengumumkan kabar ini dalam konferensi pers. Ia menyebutkan bahwa pergantian tersebut lahir dari “pertimbangan, masukan, dan evaluasi” yang dilakukan presiden secara berulang. Dari ruang-ruang sunyi pertimbangan itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang menetapkan Purbaya sebagai penerus.
Purbaya bukan nama asing di jagat ekonomi. Ia baru saja menuntaskan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga yang menjadi benteng terakhir bagi stabilitas perbankan nasional. Kini, ia diminta menyiapkan strategi baru mengelola arus uang negara, di tengah derasnya gelombang tantangan fiskal.
Pelantikan Purbaya berlangsung berbarengan dengan perombakan sejumlah kementerian lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejarah pun ditorehkan pula dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru.
Sri Mulyani, yang pernah dipuja sebagai simbol disiplin fiskal dan integritas kebijakan, kini menutup babak panjangnya di Kementerian Keuangan. Namun akhir Agustus lalu, namanya sempat diguncang gelombang kritik. Kebijakan pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat, hingga rumah pribadinya di Bintaro menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang tak dikenal.
Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Dari Sri Mulyani kepada Purbaya, dari masa lalu penuh kontroversi kepada masa depan penuh tanda tanya. Sejarah akan mencatat: di tengah hiruk pikuk politik dan gelisahnya rakyat, Prabowo memilih jalannya sendiri—meramu kabinet, menata ulang strategi, dan menunjuk nakhoda baru untuk mengawal denyut ekonomi negeri.
