ruminews.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap institusi kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa di depan Menara Phinisi UNM, Jalan A. P. Pettarani, Makassar, pada Jumat (29/8/2025), massa yang dipimpin oleh Formatur Ketua Umum HMI Koorkom UNM, Azmi Laitupa, menekankan bahwa reformasi Polri bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban.
Azmi menilai berbagai persoalan yang muncul akibat tindakan aparat kepolisian tidak dapat lagi ditutupi dengan istilah “oknum”. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dari dalam tubuh kepolisian.
“Reformasi Polri hari ini bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Sampai kapan kita mau terus dibohongi dengan istilah ‘oknum’? Institusi ini harus berubah dari akarnya, bukan sekadar cuci nama,” tegas Azmi dalam orasi di hadapan massa aksi.
Dalam aksi yang diwarnai pemblokadean jalan itu, HMI Koorkom UNM juga menyampaikan kecaman keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jenderal Lapangan, Muh. Aslan, menegaskan bahwa DPR adalah aktor utama di balik kekacauan hukum dan tindakan represif aparat.
“Hari ini, kita semua tahu siapa dalang dari hancurnya demokrasi. Bukan hanya aparat, tapi DPR-lah penyebabnya. Mereka melahirkan kebijakan yang membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang. Inilah Dewan Pengkhianat Rakyat yang akan terus menjadi biang kehancuran negeri ini,” kata Aslan.
Menurut massa aksi, DPR tidak sekadar lalai, melainkan menjadi sumber persoalan karena regulasi dan sikap politiknya yang dianggap membuka ruang bagi kekerasan aparat. Bagi mahasiswa, selama DPR masih bersikap demikian, tuntutan reformasi kepolisian tidak akan pernah benar-benar terwujud.
