ruminews.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pengawasan anggaran dan penganggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar yang membahas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada anggaran yang diefisiensikan secara tidak tepat atau bertentangan dengan aturan,” ujar Ashari, Selasa (11/3/2025).
Ashari juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terlayani meskipun terdapat pengurangan anggaran.
“Efisiensi anggaran memang berpotensi berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kota besar, Makassar membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memastikan seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terealisasi,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari tugas pengawasan DPRD, Ashari memastikan bahwa anggaran yang terkena efisiensi akan terus diawasi agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tugas DPRD adalah mengawasi dan menganggarkan. Kami akan terus mengawasi anggaran yang terkena efisiensi agar pemerintah kota tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Ari Ashari juga berharap agar pemerintah kota segera menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang timbul akibat kebijakan efisiensi tersebut.
“Kami berharap solusi segera ditemukan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang disebabkan oleh efisiensi ini, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan baik,” tutup Ashari.
